kicknews.today – Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut kondisi saat ini sebagai kemarau basah, di mana hujan masih kerap turun, permintaan air bersih di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tetap tinggi, khususnya di wilayah timur.
Pemerintah daerah (Pemda) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU pun menetapkan status siaga dan terus melakukan berbagai upaya distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepala BPBD Lombok Utara, M. Zaldi Rahadian mengatakan bahwa hingga saat ini permintaan air bersih belum menunjukkan penurunan signifikan.
“Kondisi kemarau basah memang membuat hujan masih turun sesekali, tapi kebutuhan air bersih tetap tinggi, terutama di wilayah timur. Permintaan ini hampir setiap hari kami terima,” ujarnya, Kamis (09/10/2025).
Zaldi menyebut, dalam sebulan terakhir Bank NTB Syariah turut berpartisipasi menyalurkan air bersih secara rutin setiap Sabtu dan Minggu. Ia berharap langkah serupa bisa diikuti oleh pihak-pihak lain, termasuk pelaku usaha yang memiliki armada pengangkut air.
“Kami harap teman-teman lain juga bisa ikut berperan aktif di wilayah masing-masing. Di wilayah timur, masyarakat setiap harinya butuh biaya sekitar Rp300 ribu untuk membeli satu tangki air bersih, yang hanya cukup untuk seminggu. Jadi, kondisinya memang berat,” jelasnya.
Zaldi mengakui bahwa keterbatasan armada BPBD menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh desa terdampak.
“Kami berupaya semaksimal mungkin, tapi karena armada yang aktif terbatas, tidak semua wilayah bisa langsung terlayani. Itulah sebabnya kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian PUPR yang kini mulai kembali berkoordinasi dengan kami,” ungkapnya.
Menariknya, kata Zaldi, tahun ini BPPW berencana menghibahkan mobil tangki air kepada BPBD Lombok Utara. “Selama ini kami belum pernah melibatkan BPPW karena tidak ada respon sebelumnya. Tapi sekarang sudah ada koordinasi, dan mereka berencana memberikan hibah mobil tangki. Kami akan bantu proses administrasinya agar segera terealisasi,” ujarnya.
Dari hasil pemetaan, sebanyak 37 desa di Lombok Utara tercatat terdampak kekeringan, dengan fokus penanganan berada di wilayah Kayangan, Bayan, dan Gangga. Meski beberapa titik mulai menunjukkan perbaikan akibat hujan, sejumlah lokasi masih terus membutuhkan pasokan air bersih setiap hari.
“Distribusi kami atur bergantian. Misalnya hari ini wilayah A, besok bisa ke titik lain. Jangan sampai hanya satu lokasi saja yang terus disuplai. Kami juga terus berkoordinasi dengan PMI dan OPD terkait agar penyaluran tepat sasaran,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa BPBD bersama instansi teknis telah menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Aksi Kekeringan. Dalam dokumen itu, peran masing-masing OPD sudah diatur dengan jelas, termasuk rencana jangka panjang untuk pembangunan jaringan pipa di wilayah rawan.
“Selama ini solusi kami baru sebatas jangka pendek, yaitu suplai air. Namun dalam dokumen KRB sudah jelas titik-titik yang harus diintervensi dengan sistem pipa agar masyarakat tidak terus bergantung pada suplai air tangki. Sekarang tinggal aksi nyata dari masing-masing OPD,” tegasnya.
Zaldi menambahkan, kondisi unik juga terjadi di beberapa wilayah. “Saat hujan, justru ada masyarakat yang tetap meminta air bersih karena air di pipa rumah mereka tidak layak konsumsi akibat tercampur kotoran,” tutupnya. (gii)
