kicknews.today – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) segera menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pejabat golongan III dan IV, untuk beralih menggunakan gas elpiji nonsubsidi. Kebijakan ini ditempuh guna menjaga ketersediaan elpiji 3 kg bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Malady, mengatakan gagasan tersebut lahir dari diskusi bersama Gubernur NTB dan pihak Pertamina.
“Kami diskusikan terkait apa yang disampaikan Pak Gubernur beberapa waktu lalu lewat media bahwa ASN, terutama pejabat, itu wajib memakai elpiji non-subsidi,” ujarnya, Kamis (02/10/2025).
Langkah awal penerapan kebijakan ini akan dimulai pada acara Lombok Sumbawa Nusantara Fair di Mandalika, Sabtu (04/10). Pertamina dijadwalkan menyiapkan tabung elpiji nonsubsidi berwarna pink ukuran 5,5 kg dan 12 kg untuk dipasarkan kepada ASN.
Menurut Jamaludin, kebijakan serupa sudah diterapkan di beberapa provinsi lain. “Di NTB, draf SE Gubernur sedang diproses di biro hukum. Ini untuk mengantisipasi kondisi saat ini, di mana permintaan elpiji 3 kg melon masih sangat tinggi,” jelasnya.
Untuk mempermudah transisi, Pemprov NTB melalui NTB Mall (BLUD) akan menyiapkan skema barter. ASN yang masih memiliki tabung 3 kg bersubsidi dapat menukarnya dengan tabung nonsubsidi dengan sistem pembayaran selisih harga.
“Kalau ASN punya 2 – 3 tabung melon, bisa ditukar ke tabung nonsubsidi. Misalnya harga 2 tabung sekitar Rp150 ribu, lalu mau ambil gas pink seharga Rp350 ribu, tinggal tambah selisihnya saja,” terang Jamaludin.
Tak hanya itu, Pertamina juga akan menghadirkan layanan pengantaran tabung nonsubsidi langsung ke rumah ASN. Layanan ini dapat diakses secara daring, mirip dengan sistem aplikasi transportasi online.
“Pertamina akan mengantar ke rumah masing-masing ASN. Cukup pesan online, nanti dikirim langsung. Menurut saya elpiji nonsubsidi lebih efisien, karena pemakaiannya juga lebih lama dibanding tabung subsidi,” tutupnya. (gii)
