kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama pemerintah daerah resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 pada rapat paripurna yang digelar kemarin.
Sejumlah penyesuaian anggaran dilakukan baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, dengan tetap mengedepankan sektor prioritas sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU, Ardianto menjelaskan bahwa APBD Perubahan 2025 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan belanja daerah, khususnya akibat adanya tambahan beban belanja pegawai.
“Pada pos belanja operasi, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja pegawai, terjadi penyesuaian karena adanya pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baru. Ini otomatis menambah alokasi anggaran pada pos tersebut,” ungkap Ardianto, Rabu (01/10/2025).
Selain belanja operasi, penyesuaian juga terjadi pada belanja modal. Terdapat peningkatan anggaran untuk belanja peralatan dan mesin, belanja modal jaringan, jalan, serta irigasi. Namun, Ardianto menegaskan bahwa pada belanja modal tanah tidak ada perubahan.
“Untuk pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal kepada BUMD tetap konsisten, yakni sebesar Rp5 miliar, masing-masing untuk PDAM dan Perseroda Tioq Tata Tunaq,” katanya.
Kenaikan belanja daerah dalam APBD Perubahan ini ditopang oleh peningkatan pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
Pendapatan asli daerah (PAD) bertambah dari beberapa sumber, seperti dividen perusahaan daerah, CSR Bank Syariah Indonesia (BSI), serta penerimaan lain-lain PAD yang sah.
Ada pula tambahan dari denda keterlambatan pihak ketiga serta penerimaan pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya.
Secara kumulatif, APBD Perubahan 2025 mencatat: Pendapatan daerah: Rp1,186 triliun, Belanja daerah: Rp1,291 triliun dan Penerimaan pembiayaan: Rp110 miliar.
Ardianto menekankan bahwa meski terjadi penyesuaian anggaran, arah kebijakan belanja daerah tetap mengacu pada sektor prioritas.
“APBD Perubahan ini tetap fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Itu menjadi konsentrasi utama sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan waktu pelaksanaan program,” jelasnya. (gii)
