kicknews.today – Untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang benar dan aman, wabilkhusus di Lombok Timur, semua lembaga atau organisasi harus bekerja secara maksimal dan bergandengan tangan untuk mensosialisasikan terkait bahaya menjadi PMI yang ilegal. Dengan demikian, Serikat Buruh Migran (SBMI) NTB, Disnakertrans Lombok Timur, BPJS Ketenagakerjaan dan Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) menjalani diskusi dan sosialisasi. Bahkan Sekretaris Daerah, H.M Juaini Taofik pun telah menceritakan bagaimana bahayanya menjadi PMI secara ilegal.
”Artinya dapat saya katakan, kalau kita berangkat secara prosedural, akan lebih mudah dideteksi keberadaan PMI apabila mengalami kendala di negara tempat ia bekerja. Kalau secara ilegal, kita tidak tahu keberadaannya dan kesulitan untuk melacak datanya, karena ia berangkat secara gelap. Sehingga saya katakan, sangat bahaya lewat non prosedural,” katanya pada Kamis (21/8/2025).
Kepala Disnakertrans Lombok Timur, katakan, untuk melindungi PMI dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik atas sampai bawah, dari proses sampai pemberangkatan PMI. Tidak hanya itu, perihal izin juga disinggung oleh Kadisnaker.
”Agar jangan sampai PMI yang sudah di negara tujuan malah tak ada izin dari keluarga yang bersangkutan. Ini yang sering pihak kami temui, saat PMI atau TKI kita sudah sampai, tiba-tiba suaminya kontak kami, lalu komplain istrinya berangkat tanpa persetujuan dia. Nah ini yang harus kita perhatikan,” tegasnya.
Dari semua narasumber yang hadir, semua sepakat untuk bersama-sama mengawal dan melindungi PMI, terlebih sudah adanya Perdes dan Perbup terkait dengan perlindungan tenaga kerja, hal tersebut bertujuan agar bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tak diinginkan. Terlebih lagi, bahaya yang ditimbulkan dari PMI ilegal, dampak-dampak daripada pengiriman ilegal tersebut.
Acara tersebut juga dirangkai kan dengan pemberian penghargaan dari pengacara SBMI, pihak Kepolisian, Lurah, Sekda, dan stakeholder terkait serta penandatanganan nota kesepahaman. (cit)
