kicknews.today – Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri menegaskan komitmen penuh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mencegah dan menghapus praktik Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) atau dikenal dengan sebutan sunat perempuan.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan P2GP yang digelar Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) di Aula Kantor Bupati, Selasa (12/08/2025).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, dr. Tyas Natasya, Direktur LPSDM Ririn Hayudiani, Kepala Dinas Kesehatan KLU dr. Lalu Bahrudin, para kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kusmalahadi menegaskan bahwa P2GP tidak hanya bertentangan dengan kebijakan nasional dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga melanggar nilai perlindungan anak dan perempuan.
“Tinggal komitmen bersama dalam berkolaborasi dan bersinergi mencegah dan menghapus P2GP di daerah kita,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa praktik P2GP di Lombok Utara masih dilakukan sebagai tradisi turun-temurun. Namun, menurutnya, tradisi tersebut harus dihapus melalui pendekatan komunikasi yang efektif dan berbasis kesadaran masyarakat.
“Komitmen ini adalah langkah menjadikan Lombok Utara sebagai daerah yang ramah dan melindungi anak serta perempuan sebagai generasi penerus,” tegasnya.
Wabup Kus juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun tokoh adat dan agama, untuk bersama-sama menghentikan praktik ini demi melindungi generasi emas Lombok Utara.
Perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa P2GP merupakan masalah global yang tidak memiliki alasan medis yang dapat dibenarkan.
“Ini adalah bentuk pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi hampir di semua negara. Kemenkes berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan NGO agar praktik ini benar-benar dihapus,” jelasnya.
Sementara, Direktur LPSDM memaparkan dampak jangka pendek dan panjang P2GP yang membahayakan kesehatan fisik maupun mental perempuan. LPSDM, kata Ririn, selama ini konsisten memperjuangkan isu kesetaraan gender dengan fokus pada penghapusan praktik berbahaya, pencegahan pernikahan anak, P2GP, dan kekerasan terhadap perempuan.
“Gerakan pencegahan P2GP di Lombok Utara merupakan Gerakan Berani Satu. Selanjutnya, Gerakan Berani Dua akan dilakukan di Lombok Timur, Garut dan Jember,” ungkapnya. (gii)
