kicknews.today – Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) , H. Yusron Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait mencuatnya kasus sodomi yang melibatkan anak di Kota Mataram.
Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi alarm serius bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait belum cukup efektif.
“Pemerintah Provinsi sangat prihatin atas peristiwa dan fakta ini. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa upaya-upaya oleh kita semua untuk meminimalisasi peristiwa seperti ini belum cukup. Perlu strategi yang lebih kuat, terutama dalam hal antisipasi, edukasi, pengawasan, serta penindakan,” ujarnya di Mataram, Selasa (12/8/2025).
Menurut Yusron, kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga gejala sosial yang berpotensi melemahkan kualitas generasi muda. Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi mengusut kasus tersebut hingga tuntas, mengevaluasi langkah-langkah yang selama ini ditempuh, bahkan mempertimbangkan regulasi yang lebih tegas untuk menangkal berbagai modus serupa di masa depan.
“Ini gejala sosial yang melemahkan generasi kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita usut peristiwa ini sampai tuntas, evaluasi langkah yang sudah ada, atau mungkin susun regulasi yang lebih tegas lagi untuk mencegah semua bentuk penyimpangan seperti ini,” tegasnya.
Sebelumnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram membeberkan temuan yang memicu keprihatinan publik.
Ketua LPA Mataram, Joko Jumadi, mengungkap adanya kelompok atau “circle” sodomi di kalangan anak SD yang melibatkan sembilan siswa. Lebih mengejutkan, syarat masuk kelompok tersebut adalah melakukan sodomi terhadap teman sendiri.
“Jumlah anggotanya sembilan orang, dan semuanya masih anak SD. Salah satu kasusnya, seorang anak menyodomi temannya agar bisa diterima dalam kelompok itu,” ungkap Joko.
Tak hanya di tingkat SD, Joko juga mengungkap fenomena di beberapa SMA di Mataram, di mana sejumlah siswa secara terbuka mengaku sebagai lesbian atau gay. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahaya yang harus segera direspons dengan langkah preventif yang terukur.
“Harus ada langkah pencegahan. Salah satu yang realistis adalah memberikan edukasi kesehatan reproduksi sejak dini agar anak-anak paham dan tidak terjebak dalam perilaku menyimpang,” jelasnya.
Temuan LPA tersebut kini menjadi sorotan serius dan memicu desakan agar sekolah, orang tua, serta pemerintah daerah bergerak cepat menanggulangi ancaman yang mengintai generasi muda di NTB. (wii)
