kicknews.today – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap anak-anak yang ingin tampil di panggung Hari Anak Nasional (HAN), dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kabupaten Lombok Utara (KLU), terus menuai kecaman. Kali ini, Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi angkat bicara dan mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengevaluasi vendor pelaksana kegiatan.
Peristiwa yang terjadi Rabu (23/07/2025) itu mencuat usai beredarnya video adu mulut antara Lembaga Perlindungan Anak (LPA) KLU dan NGO penggerak anak-anak dengan pihak vendor. Mereka kecewa karena anak-anak tidak diizinkan tampil, bahkan diduga dimintai uang sebesar Rp 1 juta untuk bisa menggunakan soundsystem panggung utama.
“Ini jadi preseden buruk sepanjang perayaan HUT KLU. Masa anak-anak lokal sendiri disuruh bayar untuk tampil, sementara vendor itu sudah dikontrak oleh pemda,” ujar Artadi, Kamis (24/07).
Ia mempertanyakan mengapa vendor yang digunakan berasal dari luar daerah, padahal menurutnya sumber daya lokal di Lombok Utara cukup mumpuni. Penunjukan vendor luar, lanjutnya, hanya menambah risiko miskomunikasi dan tidak memahami kultur lokal seperti masyarakat Dayan Gunung.
“Dari awal saya sudah bilang, kenapa tidak pakai vendor lokal saja? Apa kurangnya kemampuan masyarakat kita sendiri?” tegasnya.
Komisi II DPRD meminta agar Pemkab KLU melakukan evaluasi total terhadap proses penunjukan rekanan dalam setiap kegiatan daerah, terlebih untuk acara penting seperti HUT kabupaten. Artadi juga menyoroti transparansi penggunaan anggaran yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
Nada serupa disampaikan oleh Wiramaya Arnadi, warga Kecamatan Gangga. Ia menilai proses penunjukan vendor oleh pemda cenderung subjektif dan mengabaikan potensi lokal. Ia mencurigai adanya kepentingan terselubung dalam penunjukan rekanan tersebut.
“Jangan sampai ada pejabat yang bermain di balik penunjukan vendor luar. Kami punya banyak pelaku usaha lokal yang kompeten. Jangan rakyat yang jadi korban karena keputusan sepihak,” cetusnya.
Insiden ini turut memicu reaksi dari tokoh LSM Tarpiin Adam yang meminta aparat kepolisian, khususnya Polres Lombok Utara, untuk turun tangan memeriksa penggunaan anggaran terkait penunjukan vendor.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada yang bertanggung jawab. Jangan biarkan panggung anak-anak ternodai oleh permainan oknum,” tulisnya melalui akun Facebook resminya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia pelaksana dan vendor terkait belum memberikan keterangan resmi. Desakan publik agar kasus ini diusut tuntas terus bergulir, seiring harapan agar perayaan seperti HAN benar-benar menjadi ruang ekspresi anak-anak, bukan ajang komersialisasi dan kelalaian birokrasi. (gii-bii)
