kicknews.today – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram telah menerima sampel Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab insiden keracunan di wilayah Lombok Tengah.
Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan Prakasa, menyampaikan bahwa hasil awal menunjukkan adanya indikasi cemaran akibat kurang optimalnya penerapan higiene dan sanitasi dalam proses produksi.
”Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadinkes Lombok Tengah, adanya cemaran mengindikasikan bahwa higiene dan sanitasi belum dijalankan dengan baik. Ini sangat penting, karena MBG adalah program yang sangat baik untuk peningkatan gizi anak, yang tentu berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang fisik dan intelektual mereka,” ujar Yosef.
Namun ia menekankan bahwa meskipun MBG bertujuan mulia, keamanan pangan tetap harus menjadi prioritas utama.
“Pangan yang dikonsumsi anak-anak harus aman dan bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Pangan tercemar bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti keracunan,” jelasnya.
Yosef juga menyoroti pentingnya penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik (CPPSB) dalam setiap proses penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga distribusi ke siswa. Apalagi, setiap SPPG (Sentra Penyedia Pangan Gizi) melayani ribuan siswa setiap harinya, berkisar 3.000 hingga 3.500 anak.
”Setiap tahap produksi harus sesuai SOP. Kondisi dapur, peralatan, serta kebersihan penjamah pangan harus memenuhi standar higiene dan sanitasi. Jika ada satu tahapan saja yang terlewat, bisa memengaruhi mutu, keamanan, bahkan nilai gizi makanan tersebut,” katanya.
BBPOM Mataram menyatakan siap memberikan dukungan teknis apabila dibutuhkan, seperti standarisasi dapur MBG maupun pelatihan keamanan pangan bagi para penjamah makanan.
Yosef juga menjelaskan bahwa pengujian sampel bisa dilakukan oleh SPPG melalui pihak ketiga dengan biaya sesuai tarif PNBP, mengingat keterbatasan anggaran jika pengujian dilakukan oleh BBPOM setiap hari di seluruh SPPG.
“Kami mendorong agar semua pihak berkomitmen dalam implementasi keamanan pangan, dari pimpinan hingga pelaksana. Evaluasi mandiri dan perbaikan berkelanjutan perlu terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Lebih baik mencegah daripada menyesal,” pungkasnya.
Terkait SOP dan persetujuan dapur MBG, Yosef menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun BBPOM Mataram bersama Dinas Kesehatan siap memberikan dukungan teknis bila diminta oleh pihak SPPG. (gii)
