kicknews.today – Proyek pembangunan alun-alun Kota Tanjung yang ditunggu-tunggu terancam tertunda. Penyebabnya? Proses hibah kantor Komando Rayon Militer (Koramil) Tanjung ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum juga rampung.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Sahabudin, mengungkapkan bahwa proses hibah tersebut masih tertahan di Kementerian Keuangan. Ia menargetkan agar proses ini bisa selesai dalam waktu dekat.
“Untuk penghapusan aset, kewenangan sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan, khusus untuk barang milik negara. Prosesnya sekarang masih di sana,” jelas Sahabudin, Kamis (20/02/2025).
Sebelumnya, tim dari Kementerian Pertahanan RI telah melakukan verifikasi lapangan bersama Kodam IX/Udayana, Korem 162/Wira Bhakti, dan Kodim 1606/Mataram pada Januari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Utara secara langsung meminta agar proses hibah dipercepat, mengingat urgensi pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Pemda KLU telah mengajukan skema tukar guling dengan menawarkan kantor Koramil baru di Tanah Song, Desa Jenggala, serta hibah lahan tambahan di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, seluas 5 are.
“Dalam proses tukar guling, nilai aset harus seimbang. Nilai tanah kantor Koramil lama di Tanjung cukup tinggi, jadi pemerintah daerah diminta menambah lahan agar sepadan,” terang Sahabudin.
Sementara itu, Rangga Wijaya, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) KLU, berharap proses hibah ini segera rampung. Ia menegaskan bahwa proyek alun-alun tidak bisa dimulai sebelum kantor Koramil lama dibongkar.
“Begitu pemenang tender ditetapkan, pekerjaan fisik harus langsung dimulai. Artinya, hibah ini harus tuntas agar kantor Koramil yang lama bisa segera dibongkar,” jelas Rangga.
Proyek pembangunan alun-alun dan akses jalan menuju kantor bupati telah dianggarkan sebesar Rp 5,8 miliar dalam APBD murni tahun anggaran 2025. Namun, dengan kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar, pengerjaan proyek ini direncanakan dilakukan secara bertahap.
Diperkirakan, total anggaran yang dibutuhkan untuk merampungkan alun-alun mencapai Rp 18 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas publik, mulai dari panggung pertunjukan, taman, area olahraga, hingga lapak UMKM dan ruang bermain anak.
Dengan besarnya potensi manfaat dari proyek ini, percepatan penyelesaian hibah menjadi krusial. Tanpa kejelasan status aset, rencana pembangunan akan terhambat, dan masyarakat Lombok Utara harus bersabar lebih lama untuk menikmati wajah baru Kota Tanjung.
“Kami berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana, demi kemajuan infrastruktur dan kenyamanan warga Lombok Utara,” tutup Sahabudin.
(gii-red)
