kicknews.today – Pimpinan UD Mariska di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, Haji Surya menepis terkait tudingan adanya dugaan persekongkolan atau kongkalikong antara pengecer dengan ketua kelompok tani.
”Kalau kongkalikong (persekongkolan) tidak ada semacam itu. Waktu itu kita rapat bersama ketua-ketua kelompok tani dan tidak beserta anggota,” katanya pada Sabtu (15/2/25).
Ia juga mengaku adanya surat pernyataan yang dibuat dengan ketua kelompok tani setempat terkait dengan penetapan harga pupuk subsidi. Surat pernyataan yang ditandatangani semua ketua kelompok tani pada 3 Januari 2022 lalu, bunyinya harga pupuk subsidi Urea dan Phonska sama-sama dihargakan Rp.3.000 per kilogram.
Bahkan, saat itu petani tidak merasa keberatan asalkan pupuk tetap diterima di lokasi dan sesuai dengan jumlah subsidi yang diberikan oleh pihak pemerintah.
”Itu hasil rapat dengan semua kelompok-kelompok tani pada tahun 2022,” tambahnya.
Ia mengaku sudah menyarankan petani untuk kembali mengadakan rapat di tahun 2025 ini Sehingga hasil kesepakatan pada rapat nantinya akan digunakan dalam penyaluran pupuk atau kesepakatan harga HET yang ia akan jalani. Ia juga tak mengelak mengenai adanya tenggat waktu penebusan pupuk. Kendati demikian, kata dia, tetap memberikan petani tebus pupuk meskipun sudah lewat waktu penebusan.
”Kalau memang tidak dikasi pupuk, apa dia pakai mupuk sampai dia panen?Tapi apakah 4 sampai 5 bulan pengecer sudah ditebuskan tapi tidak di ambil-ambil. Sudah masuk musim tanam lain baru dia cari jatah pupuknya,” pungkas nya.
Diketahui, sejumlah petani di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, mengeluhkan penjualan pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET). Keluhan ini direspon Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Sakra dengan menggelar pertemuan pada Kamis (13/2/2025).
Para petani menuding adanya persekongkolan antara ketua kelompok tani dan pengecer yang menetapkan harga di atas HET melalui surat pernyataan pada 3 Januari 2022. Meski surat itu menyebutkan harga pupuk subsidi Rp3.000 per kilogram dan petani tidak keberatan asalkan pupuk diterima di lokasi, kenyataannya petani mengaku tidak mengetahui isi surat tersebut. Mereka juga dipaksa menebus pupuk langsung ke pengecer dengan skema gandeng bersama pupuk nonsubsidi.
“Kami harus menebus langsung ke pengecer dan dipaksa dengan sistem gandeng. Jika lewat tenggat waktu, pupuk tidak diberikan,” ujar seorang petani dalam pertemuan itu.
PPL Sakra, Safiudin, menyebut pertemuan menghasilkan keputusan penting, termasuk restrukturisasi kepengurusan kelompok tani karena pengurus lama dinilai tidak produktif. Ia menambahkan, “Keputusan ini penting untuk memperkuat peran kelompok tani sebagai simpul informasi dan koordinasi.”
Dalam diskusi, petani mengeluhkan harga pupuk subsidi yang seharusnya Rp225.000 per sak menjadi Rp300.000 di pengecer. PPL mengakui sulit mengawasi transaksi antara petani dan pengecer namun berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk.
Mekanisme harga di atas HET disebut bisa terjadi jika ada kesepakatan untuk alokasi dana ke kas kelompok atau biaya transportasi. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kelompok tani menghadapi tantangan distribusi pupuk dan kebutuhan. (cit)
