kicknews.today – Dugaan kebocoran data penerima Program Indonesia Pintar (PIP) mencuat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sigar Penjalin, Kabupaten Lombok Utara (KLU) setelah sejumlah wali murid mengaku diminta membayar uang oleh oknum yang mengaku bisa membantu pencairan dana bantuan tersebut.
Padahal, pencairan dana PIP seharusnya dilakukan langsung oleh orang tua siswa tanpa pungutan apa pun.
Kasus ini mengejutkan pihak sekolah, terutama Kepala SDN 1 Sigar Penjalin, Baiq Nurhasanah, yang mengaku baru mengetahui praktik ini setelah menerima keluhan dari beberapa orang tua siswa.
Ia menyebutkan bahwa jumlah uang yang diminta bervariasi, mulai dari Rp50 ribu hingga Rp250 ribu per siswa.
”Saya kaget mendengar kabar ini. Kok bisa ada pemotongan dana? Padahal rekening PIP itu langsung dipegang oleh wali murid, dan mereka sendiri yang mencairkannya ke bank. Tidak seharusnya ada pungutan tambahan,” ujar Baiq Nurhasanah, Jumat (14/02/2025).
Selain dugaan pungutan liar (pungli), muncul pula kecurigaan bahwa data penerima PIP telah bocor ke pihak yang tidak berwenang. Seharusnya, informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pihak sekolah dan pemerintah terkait.
”Kami heran, kok bisa ada oknum yang tahu nama-nama penerima bantuan? Ini menimbulkan dugaan bahwa ada orang dalam yang membocorkan data. Kami akan telusuri lebih lanjut untuk mencari tahu siapa yang membocorkan,” tegasnya.
Sebagai respons atas kasus ini, pihak sekolah berencana menerapkan aturan baru, yaitu setiap pencairan dana PIP harus mendapatkan tanda tangan kepala sekolah terlebih dahulu.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diterima sepenuhnya oleh siswa yang berhak tanpa ada pemotongan.
”Kami juga akan segera mengumpulkan wali murid penerima PIP untuk menjelaskan prosedur pencairan yang benar. Jika terbukti ada oknum dari dalam sekolah yang terlibat, kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas,” katanya.
Sementara itu, oknum yang diduga terlibat dalam pungli ini enggan memberikan klarifikasi kepada media. Ia hanya menyatakan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan para wali murid sebelum memberikan pernyataan resmi.
Para orang tua siswa berharap agar kasus ini segera diusut tuntas, sehingga tidak ada lagi praktik pungli dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka.
Mereka juga meminta agar pihak berwenang turun tangan untuk mengungkap apakah kasus serupa terjadi di sekolah lain.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut hak siswa dalam memperoleh bantuan pendidikan tanpa dipersulit oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat berharap ada efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. (gii)
