kicknews.today – KPU Kota Bima melaksanakan Rapat Koordinasi Mitigasi Potensi Masalah menjelang pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Minggu (17/11/2024) di Hotel Lambitu. Rakor yang melibatkan Bawaslu Kota Bima, BMKG Bima, Polres Bima Kota, dan Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut, sebagai upaya kesiapsiagaan penyelenggaraan pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.
Ketua KPU Kota Bima, Suaeb, M. Pd menjelaskan, peserta Rakor tersebut adalah seluruh PPK dan PPS se Kota Bima. Menurutnya, Rakor bersama tersebut sangat perlu dilakukan, mengingat saat ini Kota Bima sudah masuk musim hujan.
”Misalnya perlu dipikirkan bagaimana langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi curah hujan tinggi. Baik proses pemungutan maupun saat penghitungan. Sehingga informasi dari BMKG ini sangat diperlukan,” ujarnya.
Selain itu, Rakor juga dilaksanakan dalam rangka mitigasi potensi-potensi kerawanan sosial sehingga dapat diantisipasi dan dicarikan solusi sedini mungkin.
”Sebagai upaya terlaksananya Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 berjalan lancar, maka kita harus mempersiapkan secara matang,” Imbuhnya.
Sementara itu, Perwakilan BMKG Bima, Tri Wahyu, S. Tr. Met menjelaskan potensi bencana pada Proses Pemilihan. Diantaranya banjir, tanah longsor, petir dan angin kencang atau puting beliung.
”Hasil pantauan kami di BMKG, curah hujan Kota Bima pada November Minggu ke 2 dan ke 3 berada pada kategori rendah dan menengah dengan probabilitas 60% – 80%,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa, BMKG terus memantau kondisi cuaca di wilayah kerjanya. Terutama pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
”Begitupun dengan perkiraan cuaca pada tanggal 25 hingga 27 November 2024, berada pada kategori ringan dan sedang juga,” tuturnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama juga KPU Kota Bima melakukan mitigasi potensi konflik. Perwakilan Polres Bima Kota, IPDA I Gusti Lanang Weta Saputra menjelaskan pihaknya sudah melakukan pemetaan Potensi kerawanan pada seluruh wilayah Kota Bima. “Ini juga sebagai upaya untuk mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, kami sudah melakukan mitigasi kerawanan konflik,” tegasnya.
Namun demikian kata dia, pihaknya selalu berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan tidak adanya masalah dalam proses pungut hitung. “Teman-teman PPK dan PPS kalau ada informasi apapun itu, silahkan dikoordinasikan dengan petugas kami di lapangan,” imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bima Abdul Haris,S.H.,M.H. Dia meminta agar jajaran KPU melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk dalam penggunaan anggaran. (jr)
