kicknews.today – Penjabat Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT bersama kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima melaksanakan kunjungan kerja Kementerian Agama RI dalam rangka tindak lanjut pemberian hibah lahan untuk pembangunan kampus IAIN Bima, di Jakarta pada Senin (27/11/2023). Pada kunjungan kerja tersebut Penjabat Wali Kota Bima diterima oleh Sekjen Kementerian Agama Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.

Pj. Wali Kota menyampaikan, Pemerintah Kota Bima berkomitmen memfasilitasi penyiapan lahan dan pemberian hibah untuk persiapan awal operasional IAIN Bima serta mendukung penuh pendirian IAIN Bima.
Sementara Sekjen Kemenag memberikan atensi terhadap pendirian IAIN Bima dan berkomitmen untuk segera menuntaskan proses pendirian IAIN Bima serta berterima kasih dukungan Pemerintah Kota Bima atas fasilitasi penyiapan lahan untuk perguruan tinggi keagamaan.
Hal senada juga disampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP.,M.T. Dia menyampaikan bahwa pendirian IAIN Bima merupakan Program Prioritas Kementerian Agama RI, usulkan 9 Program Studi (Prodi) yang ajukan oleh Komite Pendirian AIAN Bima telah memenuhi syarat dan akan ditindaklanjuti pada pertemuan dengan Menteri Agama dan berharap fasilitas lokal pembelajaran dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bima.
Untuk sementara, gedung sementara telah disediakan ruangan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Kota Bima untuk proses pembelajaran.
Untuk diketahui, akreditasi ke-9 Prodi IAIN sudah diperpanjang karena telah berakhir 18 Mei 2023. Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan hibah lahan sebagai syarat mutlak proses pengajuan izin
IAIN Bima akan dibuka untuk tingkat sarjana (S-1) dengan mengampu Program Studi (Prodi), Tadris Ilmu Pengetahuan Agama, Tadris Bahasa Inggris, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Perbankan Syariah, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), dan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah). (jr)