kicknews.today – Ketua KPK Firli Buhari sedianya dijadwalkan hadir di NTB untuk seminar antikorupsi di Universitas Mataram (Unram). Namun agenda Senin (28/6) itu tiba tiba dibatalkan. Agenda KPK di NTB berubah, hanya dihadiri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Sebelumnya Unram menjadwalkan Firli mengisi kuliah umum berjudul “Menjadi profesional dan berintegritas”. Namun agenda itu ditentang mahasiswa dengan beredarnya selebaran elektronik penolakan kehadiran mantan Kapolda NTB tersebut.
“Kami segenap mahasiswa umum dan komunitas antikorupsi lingkungan Universitas Mataram menolak kedatangan Drs. Firli Buhari di kampus kami,” tulis mahasiswa.
Reaksi dan penolakan itu ditindaklanjuti dengan turun jalan Senin pagi. Mahasiswa membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan protes atas pelemahan KPK. “Mahasiswa Unram menolak kedatangan aktor utama pelemahan KPK,” begitu salah satu tulisan pada spanduk yang dibawa mahasiswa saat long march di area kampus.
Reaksi yang sama ditunjukkan kader KAMMI se Kota Mataram. Mereka juga melakukan aksi turun jalan, menebarkan spanduk penolakan yang sama.
Sementara itu agenda seminar dibatalkan KPK dikonfirmasi pihak Unram. “Menurut informasi acara kemungkinan dibatalkan, seharusnya Pukul 13.00 Wita,” kata Humas Unram, Umam.
Meski di Unram bergolak, KPK tatap melanjutkan agendanya ke NTB. Lembaga antirasuah yang sedang gaduh internalnya itu mengutus
Wakil Ketua, Lili Pintauli Siregar.
Lili hadir dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi NTB, bertempat di Ballroom Hotel Golden Palace Mataram.
Lili mengingatkan tentang perlunya dipastikan pengadaan barang dan jasa berjalan baik dan mekanismenya berlangsung secara transparan dan akuntabel.
“Inilah pentingnya pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),” tegas Lili.
Lili menjelaskan bahwa KPK telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong penguatan peran APIP. Salah satunya dalam bentuk sinergi program yang beririsan dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan penguatan APIP.
Penguatan kapabilitas APIP merupakan salah satu dari delapan fokus area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hadir dalam rakor pemberantasan korupsi terintegrasi, yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, beserta seluruh Bupati/Walikota di NTB, Ketua DPRD se-NTB, Sekretaris Daerah, Inspektur, Forkopimda, Kakanwil ATR/BPN, PT. PLN (Persero), Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK dan jajaran. (red)
