kicknews.today – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) telah menyiapkan dua opsi perbaikan gedung DPRD NTB yang terbakar saat aksi demontrasi pada Sabtu (30/8/2025)
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa opsi pertama yang akan diambil dalam perbaikan gedung perwakilan rakyat itu adalah renovasi gedung yang rusak dengan anggaran sekitar Rp76 miliar. Dengan rincian, Rp70 miliar untuk gedung utama dan Rp5 miliar lebih untuk gedung sekretariat DPRD NTB.
“Yang lantai satu, lantai dua masih bisa diperbaiki, tapi lantai tiga tidak bisa dan harus dibongkar,” ujar Sadimin, Rabu (10/9/2025).
Sementara itu, opsi kedua adalah membangun ulang keseluruhan gedung DPRD NTB dengan biaya sekitar Rp200 miliar.
Lebih lanjut Sadimin menjelaskan dimana nanti nya rencana pembangunan ulang konstruksi gedung akan mengadopsi struktur tahan gempa kategori megathrust dengan potensi magnitudo hingga 9.0. Hal ini sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana, mengingat NTB termasuk wilayah rawan gempa.
“Gedung ini dulu dibangun tahun 1996 dengan standar zona gempa 6–7 skala richter. Jika ingin diperkuat sesuai kondisi sekarang, tentu harus ada modifikasi besar pada bagian tertentu,” jelas Sadimin.
Menurut Sadimin, Jika dibangun ulang, gedung utama DPRD NTB bangunannya akan mundur dari posisi semula, dimana desain baru akan menempatkan lantai paling bawah sebagai tempat basement parkir serta akses jalan baru agar lebih representatif dan aman.
“Bangun baru dimundurkan karena jaraknya pendek. Dibikin lebih tinggi, di bawah dibuatkan jalan akses,” tambahnya.
Sebagai informasi, Pasca insiden pembakaran, aktivitas DPRD NTB sementara dialihkan ke Kantor Gubernur NTB. Pemprov menegaskan, opsi renovasi maupun pembangunan ulang akan disesuaikan dengan hasil kajian teknis serta ketersediaan anggaran yang ada (wii)
