kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya memberikan solusi terhadap dampak perubahan iklim yang kerap terjadi di wilayah NTB. Salah satunya seperti kenaikan muka air laut. Oleh sebab itu, Pemprov NTB bersama Kementerian PPN/Bappenas RI, Pemerintah Australia melalui program SKALA, dan UNDP Indonesia secara resmi meluncurkan Studi Analisis Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Provinsi NTB, sebuah inisiatif penting yang bertujuan memperkuat kebijakan pembangunan daerah berbasis data dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Dalam peluncuran yang digelar di Bappeda NTB, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan, berdasarkan hasil kajian terdapat 46 desa dari 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB yang diprediksi terdampak kenaikan muka air laut dalam lima tahun ke depan. Karena itu, desa-desa tersebut rencananya dijadikan prioritas utama dalam program penanganan kemiskinan ekstrem di NTB.
“Kita telah melihat sendiri dampaknya. Pada Juli kemarin, banjir besar di Mataram bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga pengaruh kenaikan muka air laut yang membuat aliran air terhambat,” ujarnya.
Deputi Bappenas Malik, menekankan fenomena kenaikan muka air laut bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sudah terjadi saat ini. Berdasarkan proyeksi (Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC, kenaikan permukaan air laut setinggi satu meter saja dapat berdampak pada lebih dari 1,7 juta keluarga di Indonesia.
“Kita hadapi bukan perubahan pada air lautnya, tetapi pada permukaannya. Fenomena ini pasti terjadi dan yang harus kita siapkan adalah bagaimana mengantisipasi,” urainya.
Dirinya juga menyoroti pentingnya penggunaan data dan teknologi analisis spasial, untuk membantu perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Simon Flores menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh mitra atas terlaksananya studi tersebut.
Dijelaskannya, tantangan perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut merupakan isu yang dihadapi bersama kedua negara. Karena itu, studi ini diharapkan menghadirkan solusi inovatif yang memadukan data spasial, pendekatan digital serta analisis sosial ekonomi masyarakat pesisir.
“Studi ini bukan hanya tentang data, tetapi tentang manusia, tentang masa depan masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim”, lanjutnya.
Dengan dukungan sistem yang lebih kuat, NTB diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan kolaborasi internasional dalam membangun masa depan yang tangguh terhadap perubahan iklim. (wii)
