kicknews.today – Ada enam upaya kongkrit Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan inflasi daerah. Yakni, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, mendistribusikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.
Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Mendagri, Tito Karnavian lewat zoom meeting Rakor keempat pengendalian inflasi daerah mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh seluruh Pemda. Diantaranya adalah melaporkan hasil pemantauan harga komoditas bahan pokok dan penting setiap hari, merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi, memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Perubahan Belanja Daerah (APBD).
Selanjutnya, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait dengan melihat komoditas yang memberikan andil dalam kenaikan harga/inflasi, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan pencanangan gerakan menanam.
Kepala BPS, Ir. Lalu Putradi menjelaskan, Kota Mataram sebagai sampel inflasi di pulau Lombok mengalami deflasi 0,12%. Dengan deflasi yang terjadi pada bulan oktober kemarin, maka inflasi pada bulan januari hingga oktober sebanyak 5,86%.
“Ini lebih tinggi dari inflasi nasional yakni 4,73%. Terjadi perubahan harga mempengaruhi inflasi. Harapannya dua bulan terakhir ini inflasi berada dibawah 6%,“ ujarnya, Senin, (14/11).
Kondisi harga mengalami kenaikan di beberapa komoditas bahan pangan bulan November, seperti bawang merah, dan cabe rawit. Namun beras diharapkan sampai desember kondisinya tetap stabil. Itu menandakan bahwa harga bahan pangan walaupun terjadi kenaikan di beberapa jenis komoditi, tapi jika beras tetap stabil maka kondisi inflasi cukup kecil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik mengingatkan agar memfollow up terkait tindak lanjut tersebut dengan penuh kehati-hatian. Mengingat dari data upaya konkrit yang dilaporkan, Lombok Timur berada diantara 298 Pemda yang belum memenuhi keenam upaya konkrit dalam penanganan inflasi tersebut.
Sekda mengingatkan agar terus optimis pada anev minggu depan sehingga bisa masuk di klaster 1 jika ke empat upaya tersebut dapat dieksekusi.
Diingatkannya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diikuti oleh dinas-dinas yang lain agar segera mengeksekusi kegiatannya. Ia juga mengingatkan Bappeda agar membackup bagian ekonomi untuk segera melaporkan progress penanganan inflasi daerah tersebut melalui aplikasi yang tersedia. (cit)
