kicknews.today – Angka 2,04 persen kemiskinan ekstrem yang masih menyelimuti Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi target utama yang harus dihilangkan pada 2029 mendatang. Oleh sebab itu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal kini mengambil langkah terobosan dengan meluncurkan Program Desa Berdaya.
Program unggulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri ini dirancang sebagai strategi transformatif untuk mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Tahap pertama, Program Desa Berdaya akan menyasar 40 desa di NTB dengan target pendampingan mencapai 7.225 kepala keluarga (KK) miskin.
”Target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. Nantinya ada pendamping yang disiapkan, saat ini proses seleksi tengah berjalan,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).
Iqbal menjelaskan, program ini disiapkan dalam dua skema, yakni Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Skema tematik akan menyasar seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB, dan fokus pada pengembangan potensi lokal.
”Implementasinya bisa dilakukan melalui dinas, bisa juga langsung oleh kepala desa,” ucapnya.
Sementara itu, skema kedua, Desa Berdaya Transformatif, menjadi andalan untuk memangkas angka miskin ekstrem. Program ini difokuskan pada 106 desa dengan penduduk miskin ekstrem, yang datanya akan diverifikasi dan divalidasi berdasarkan data Regsosek 2023 yang disempurnakan dengan DTSEN desil 1. Program Transformatif ini ditargetkan menyentuh 15.858 rumah tangga miskin ekstrem (RTM) di 106 desa tersebut secara keseluruhan.
”Dari situ kita bisa mengetahui permasalahan di setiap desa,” jelasnya.
Verifikasi tersebut dijelaskan Iqbal akan menjadi dasar intervensi program, baik dalam bentuk perlindungan sosial bagi warga yang belum menerima bantuan, maupun pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian
”Perlindungan dan pemberdayaan ini akan berjalan bersamaan, supaya masyarakat benar-benar bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,” urainya.
Setiap desa yang masuk dalam program ini diproyeksikan menerima alokasi antara Rp 300 juta sampai Rp 500 juta per desa, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan kesiapan desa.
”Untuk Desa Berdaya Transformatif bahkan ada stimulan sekitar Rp 7 juta per kepala keluarga yang diberikan dalam bentuk program pemberdayaan intensif dan pendampingan,” ungkapnya.
Pendanaan program Desa Berdaya bersumber dari APBD Provinsi NTB, namun pelaksanaannya bersifat kolaboratif dengan melibatkan anggaran dari kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional.
Miq Iqbal memastikan program ini tidak tumpeng tindih dengan dana desa. Akan tetapi program Desa Berdaya justru akan dikolaborasikan dengan program yang sudah ada di desa, bukan menggantikannya.
”Termasuk dana desa juga nanti akan dikolaborasikan dengan Desa Berdaya. Kabupaten/kota dan desa harus berkontribusi bersama. Namanya kolaborasi, semua pihak kita ajak,” pungkasnya.
Dirinya pun memastikan program ini berjalan secara kolaboratif. Pemprov NTB akan mengorkestrasi seluruh stakeholder pembangunan, mulai dari Pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, hingga perusahaan swasta agar terlibat dalam program ini.
”Potensi sumber daya pembangunan yang menyebar di berbagai pihak itu akan kita dorong agar fokus menyelesaikan masalah di desa transformatif maupun tematik,” katanya. (Wii)
