in

Partai Berkarya di Jantung NTB Bergoyang, ini Sikap DPC se-Kota Mataram

Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram Lalu Wirasakti bersama Pengurus DPC se-Kota Mataram usai jumpa pers

kicknews.today – Munculnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Nusa Tenggara Barat (NTB), Nomor: SK-012/DPW/BERKARYA/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Mataram, mendapat respon dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kota Mataram. Pasalnya, SK tersebut dinilai ‘cacat prosedur’ atau tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Demikian diungkapkan Ketua DPC Partai Berkarya Kecamatan Mataram Zulhilmi didampingi para Ketua DPC se-Kota Mataram, Kamis (23/1), saat jumpa pers di Grand Asri Sayang-Sayang Kota Mataram.

“SK DPW tersebut cacat prosedur atau tidak sesuai dengan AD-ART Partai Berkarya. Ada prosedur dan tahapan yang harus dilalui kalau mau ada penggantian pengurus,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Zulhilmi, DPC Berkarya se-Kota Mataram telah mengambil sikap menolak dan keberatan, atas terbitnya SK yang menetapkan pengesahan DPD Partai Berkarya Kota Mataram, yang diketuai I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST. tersebut.

“Kami merasa keberatan dengan diterbitkannya SK itu, karena SK tersebut cacat hukum, sementara kepengurusan DPD yang diketuai saudara Lalu Wirasakti merupakan hasil musyawarah daerah (Musda), sesuai yang diatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” jelasnya.

Menurutnya, jikalau Pengurus DPD hasil Musda harus diganti, maka dalam AD/ART Partai Berkarya telah ditetapkan tata caranya seperti Musda, Musda Luar Biasa (Musdalub), dan Rapat Daerah yang dihadir seluruh Pengurus DPC dan delegasi PAC tingkat kelurahan.

“Kami tidak pernah merasa diundang dalam kegiatan pergantian pengurus yang baru. Ini kan namanya penunjukan dan itu bertentangan dengan AD-ART. Kami tegas menolak diterbitkannya SK penggantian oleh DPW itu,” tandas Hilmi yang diiyakan lima Ketua DPC se-Kota Mataram.

Sementara Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram hasil Musda tahun 2018 yang ditetapkan dengan SK Nomor: SK-002/DPW/BERKARYA/V/2018 mengatakan, pada prinsipnya dirinya tidak mempermasalahkan kalau harus ada pergantian.

“Kalau saya sih sebenarnya tidak ada masalah, yang terpenting sesuai prosedur atau aturan yang ada. Nah, kalau ini (I Gusti Nyoman Agung Sugantha, red) kapan terpilihnya sehingga muncul SK. Itu yang perlu dipertanyakan,” ungkap Lalu Wirasakti.

“Kalau sekedar saya saja mungkin saya tidak terlalu mempermasalahkan, tapi ini kan hampir semua Ketua DPC yang mempertanyakan dan menolak. Mereka-mereka itu adalah pejuang bagaimana meloloskan partai ini, kemudian sampai mendapatkan kursi DPRD dengan suara yang cukup besar, sekitar 11.400-an suara,” terangnya. (red)