in

Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Terkait Penyeberangan yang Terancam Kolaps

Anggota DPR RI periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono

kicknews.today – Keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), dalam penetapan tarif angkutan penyeberangan dinilai langkah mundur karena memperpanjang rantai birokrasi dan menghambat usaha. Hal itu dikatakan mantan anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Selasa (21/1).

Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi), segera turun tangan menyelesaikan masalah tersebut karena dinilainya molor cukup lama, sementara kondisi usaha penyeberangan nasional semakin kritis. Dia mengkhawatirkan dalam waktu dekat angkutan penyeberangan, berhenti beroperasi karena kesulitan membayar gaji karyawan dan kewajiban lainnya.

“Kalau penyeberangan kolaps dampaknya sangat luas, angkutan penumpang dan logistik terhenti sehingga ekonomi akan mandeg,” katanya.

Dikatakannya, hal itu terbukti dengan berlarut-larutnya penetapan tarif penyeberangan (kapal ferry), yang telah diusulkan Kementerian Perhubungan sejak akhir tahun lalu karena harus dikaji kembali oleh Kemenko Marves.

Padahal, lanjutnya, pembahasan tarif di Kemenhub sendiri telah molor selama 1,5 tahun dan belum pernah naik sejak tiga tahun lalu. Sementara sesuai regulasi, evaluasi tarif penyeberangan seharusnya dilakukan enam bulan sekali.

Menurut Bambang Haryo, keterlibatan Kemenko Marves dalam evaluasi tarif penyeberangan, bertentangan dengan semangat instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

“Kemenko Marves justru menghambat kemudahan berusaha, karena birokrasi makin panjang dan bertele-tele. Tidak sesuai dengan jargon Presiden Jokowi memangkas regulasi dan birokrasi,” tandasnya.

Sejak era Orde Baru, jelas Bambang Haryo, birokrasi evaluasi tarif telah dipangkas dengan menghilangkan mekanisme melalui DPR RI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21/1992 tentang Pelayaran. Dimana ketentuan itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah  (PP) No. 82/1999 tentang Angkutan di Perairan, yang menyebutkan penetapan tarif cukup melalui Menteri Perhubungan.

“Orde Baru sekalipun menyadari tarif angkutan adalah masalah krusial, karena menyangkut keselamatan penumpang dan logistik. Seharusnya pemerintahan Jokowi yang berorientasi maritim lebih sensitif dan responsif,” ucapnya.

Bambang Haryo menilai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkesan tidak mengerti sektor transportasi dan maritim, sehingga lamban merespons usulan tarif penyeberangan.

Menurut dia, dampak kenaikan tarif terhadap harga barang yang diangkut hanya 0,05% sehingga tidak perlu dikhawatirkan. “Kenaikan itu mungkin kecil bagi pemilik barang, tetapi besar artinya bagi angkutan penyeberangan untuk menjaga kelangsungan usaha dan menjamin keselamatan nyawa publik,” ujarnya.

Bambang Haryo menjelaskan, evaluasi tarif penyeberangan sebenarnya bukan domain Menko Marves, melainkan Menko Perekonomian. Jika pun terlibat, lanjutnya, Menko Marves sebaiknya hanya mengawasi dan membantu agar birokrasinya lancar. Bukan justru menciptakan birokrasi baru.

Karena itu, pihaknya juga meminta Presiden Jokowi agar menegur atau mengganti para pembantunya, yang tidak paham dan tidak becus mengurusi sektor transportasi.

Selain terganjal birokrasi, ungkap Bambang Haryo, sektor pelayaran kini dibebani banyak regulasi baru yang menambah biaya hingga 100 persen, belum termasuk kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 1.000 persen. (red)