in

Presiden Jokowi Tegaskan Hak Berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna

kicknews.today – Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (8/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia, atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan laut Natuna. Hal itu terungkap saat Presiden Jokowi, meninjau Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356, di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu (PALT) Selat Lampa.

“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia, atas kekayaan sumber daya alam laut kita di Zona Ekonomi Eksklusif,” ungkap Presiden seperti rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pukul 17.25 Wita yang diterima kicknews.today.

“Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” tandasnya.

Sebagaimana banyak diberitakan, beberapa waktu belakangan terdapat kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Kepala Negara menyebutkan bahwa kapal asing tersebut berada di ZEE Indonesia dan bukan di laut teritorial Indonesia. Dimana di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.

“Yang ada (kapal asing, red) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat, semua kapal bisa,” ucap Kepala Negara.

Meski demikian, lanjut Presiden Jokowi, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Sehingga apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalaunya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi tiba di PALT Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, Presiden menaiki KRI Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Presiden meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (red)