in

Desa di Lombok Barat Resmi Miliki Bale Mediasi

Gubernur NTB memberikan sambutan saat peresmian Bale Mediasi Desa Sigerongan, Lombok Barat

kicknews.today – Guna meredam konflik termasuk mendampingi pihak bersengketa di luar pengadilan, Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendirikan Bale Mediasi. Bale Mediasi tersebut diresmikan langsung Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Rabu (8/1), didampingi Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid.

Gubernur berharap dengan adanya Bale Mediasi itu, persoalan yang ada dapat diselesaikan tanpa harus berakhir di pengadilan. Dalam arti benar-benar menjadi jembatan yang merajut banyak perbedaan, sehingga masyarakat kecil dapat terbantu.

“Hal sepele tidak harus berakhir di pengadilan. Kadang kita ke pengadilan lalai dan tidak hati-hati, maka kedua-duanya rugi. Rugi biaya dan rugi waktu, prosesnya juga panjang, menyita banyak energi,” kata Gubernur.

Selain itu, lanjut Gubernur, keberadaan Bale Mediasi diharapkan berdampak terhadap kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menuju terwujudnya NTB Gemilang.

“Namun yang paling penting mendapatkan keberkahan, sehingga baldatul thayyibatun wa rabbun ghafur bukan hanya mimpi, tapi kenyataan bagi kita semua,” ucapnya.

Senada, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid juga berharap kepada masyarakat, agar tidak langsung membawa setiap masalah yang muncul ke aparat penegak hukum. Menurutnya, tradisi memediasi konflik untuk perdamaian yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Sasak, saat ini hampir hilang dari tatanan masyarakat.

“Masalah kecil dibawa ke Polisi atau ke Kejaksaan. Saya yakin ini (Bale Mediasi, red) salah satu sebab kita melupakan tradisi mendahulukan perdamaian, daripada membawa permasalahan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sementara Ketua Bale Mediasi NTB H. Lalu Mariyun ditemui usai acara peresmian menyampaikan, keberadaan Bale Mediasi yang di NTB telah berdiri sebanyak 1.162 Bale Mediasu, memiliki dasar hukum yakni sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No. 9 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati (Perbup) di setiap kabupaten/kota se-Indonesia.

“Secara umum kami tidak membicarakan jumlah, tapi kami fokus dengan menyiapkan wadah Bale Mediasi ini ada di setiap kabupaten/kota, tingkat kecamatan, desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, persoalan atau masalah yang dimediasi nantinya akan dibuatkan suatu kesepakatan perdamaian, yang jika ingin lebih dikuatkan dapat dibawa ke pengadilan. Dengan kata lain bahwa keputusan Bale Mediasi memiliki kekuatan yang sama, dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“Untuk mediator di Bale Mediasi terdiri dari kepala desa atau lurah yang didampingi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga Bhabinkamtibmas dan Bimaspol sesuai permintaan Kapolda,” jelasnya.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nur Hidayah, Kajari Mataram, Sekda NTB HL. Gita Ariyadi, Sekda Lombok Barat H. Baihaqi, para pimpinan OPD, dan Camat serta kepala desa se-Kabupaten Lombok Barat. (red)

Gubernur NTB bersama Bupati Lombok Barat membubuhkan tanda tangan di atas prasasti peresmian Bale Mediasi Desa Sigerongan