in

Pemerintah Lombok Tengah Tolak Perubahan Nama Bandara Lombok

SK Kementerian perhubungan soal perubahan nama bandara Lombok

kicknews.today – Persoalan perubahan nama Bandara Lombok Internasional Airport menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM) hingga saat ini terus berlanjut.

Meskipun Pemerintah Daerah Lombok Tengah sudah melakukan aksi Penolakan perubahan nama tersebut, namun disatu sisi Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai upaya guna mewujudkan perubahan nama Bandara Lombok itu menjadi Bandara Internasional ZAM.

“Pada intinya Pemerintah Daerah bersama masyarakat Lombok Tengah tetap menolak perubahan nama Bandara tersebut. Nama Bandara Lombok itu adalah harga mati,” ujar Ketua Gerakan Rakyat Menolak Pergantian Nama Bandara (Geram) NTB, Lalu Hizzi saat melakukan hearing di kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (18/12).

Dijelaskan, bahwa Surat Keputusan (SK) pergantian nama bandara Lombok menjadi Bandara ZAM tersebut terkesan dipaksakan. Karena Pemerintah Provinsi NTB tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam membahas perubahan nama Bandara tersebut.

Disamping itu juga, nama Bandara Lombok itu sudah melekat dan menjadi icon bagi masyarakat serta dunia usaha di NTB, Nasional mampun Internasional.

“Jagan sampai perubahan nama bandara ini ditunggangi oleh kepentingan politik,” jelasnya.

“Hari ini kami akan menyerahkan surat penolakan pergantian nama Bandara Lombok yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H Moh Suhaili FT, Ketua DPRD Lombok Tengah dan tokoh masyarakat Lombok Tengah kepada Gubernur NTB dan Kapolda NTB,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri yang menerima aksi warga tersebut mengatakan, sesuai aturan bahwa perubahan nama Bandara itu bisa dilakukan apabila ada surat persetujuan dari DPRD di Daerah dan harus ada surat pernyataan tidak ada keberatan dari masyarakat setelah dilakukan publikasi kepada masyarakat.

“Itu artinya kalau lewat 6 bulan SK dari Kementerian Perhubungan itu batal, karena proses itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB,” jelasnya.

Untuk itulah, pihaknya tidak berani mendukung kehendak Pemerintah Provinsi NTB yang memaksakan perubahan nama Bandara Lombok tersebut. Karena proses pergantian nama bandara sesuai aturan tidak dilaksanakan. Sehingga Pemerintah Daerah Lombok Tengah lebih mengedepankan konduksifitas dan keamanan karena adanya perbedaan kehendak masyarakat dengan Pemerintah Provinsi NTB.

“Kami tidak berani mendukung pemerintah Provinsi NTB untuk merubah nama Bandara Lombok tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, bahwa hari ini Pemerintah Provinsi NTB melaksanakan rapat untuk membahas SK Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang pergantian nama Bandara Lombok Internasional itu menjadi Bandara Internasional ZAM.
(Ade)