in

Keluarga Oknum Fasilitator DB Ajukan Penangguhan Penahanan

kicknews.today – Keluarga oknum fasilitator inisial DB (32) warga Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Timur akan melakukan upaya hukum terhadap kasus yang menjerat DB, karena pihak keluarga mengklaim DB tidak terlibat dalam kasus dugaan pemerasan proyek pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) tersebut. Sebelumnya, DB bersama oknum fasilitator lainya inisial LN (32) Warga Desa Kateng dan SA (34) Warga Desa Bagu ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah terkait kasus dugaan pemerasan proyek RTG terhadap Aplikator.

“Keluarga dan istrinya DB yang saat ini sedang hamil muda sangat terkejut dengan kasus OTT tersebut. Setelah kami telusuri bahwa DB tidak terlibat dalam modus pasal korupsi dalam kasus tersebut,” ujar H Supli selaku atas nama keluarga kepada wartawan di Praya, Senin (9/12).

Ditegaskan, bahwa pihaknya bersama kuasa hukumnya sudah melakukan kroscek terhadap kasus tersebut, khususnya di tersangka DB bahwa tidak terlibat, karena tidak ada rentetan kejadian yang melibatkan keluarganya tersebut. Sehingga kasus yang melibatkan DB itu tidak memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum.

“Antara DB dan pihak aplikator tidak pernah melakukan komunikasi. Sehingga kita berharap DB bisa dibebaskan, kita juga akan mengajukan surat penangguhan penahanan hari ini,” jelasnya.

“Persoalan ditangkap secara bersama, DB ditelepon oleh LN selaku Ketua Fasilitator untuk datang ke Praya bersama SA menemui pihak aplikator dan DB tidak tahu masalah transaksi uang tersebut,” ujarnya.

Kuasa Hukum DB, Rusni Tamrin menambahkan, bahwa kliennya itu tidak terlibat dalam kasus tersebut, karena kliennya bersama SA itu hanya disuruh oleh Ketua Fasilitatornya untuk bertemu dengan aplikator tersebut. Dimana pada saat DB dan SA bertemu aplikator, DB diminta untuk menelpon LN, Karena kalau LN tidak ada maka barang itu tidak akan diberikan dan ada hal yang akan dibicarakan.

“Setelah LN datang jarak 30 detik baru dilakukan penangkapan oleh Polisi, disitulan DB baru tahu ada transaksi uang,” jelasnya.

Disinggung terkait dengan adanya penerimaan uang sebelum di OTT Rusni Tamrin menjelaskan, bahwa uang Rp 15 juta dan Rp 9,5 juta dari Aplikator itu merupakan tanda terimakasih, tidak ada unsur paksaan dan persoalan itu tidak ada kaitan dengan permintaan uang pada saat di OTT.

“Aplikator itu terdiri dari 5 orang dan semua anggota fasilitator menerima bagia uang Rp 15 juta dan Rp 9,5 juta sebagai tanda terima kasih Rp 2 juta dan sisanya disimpan di Bendahara untuk keperluan lain,” pungkasnya.

“Saya kaget dengan kasus yang menimpa suami saya, selama ini yang saya terima gajinya Fasilitator Rp 3,9 juta setiap bulan. Kalau masalah ada uang lainnya saya tidak tahu dan tidak pernah diberikan,” singkat istrinya DB.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Satreskrim Polres Lombok Tengah belum bisa dikonfirmasi terkait surat penangguhan penahanan yang diajukan oleh keluarga DB tersebut. (Ade)