in

DPRD Lombok Tengah Setujui 15 Ranperda Pembentukan Desa

kicknews.today- Setelah melakukan pembahasan yang cukup panjang, akhirnya anggota DPRD Lombok Tengah menyetujui 15 Ranperda tentang Pembentukan Desa. Ke 15 Ranperda yang disetujui dalam sidang paripurna, Kamis (28/11) itu yakni Pembentukan Desa Berinding Kecamatan Kopang, Pembentukan Desa Pajangan Kecamatan Kopang, Pembentukan Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur, Pembentukan DesaJeropuri Kecamatan PrayaTimur, Pembentukan Desa Beleke Daye Kecamatan PrayaTimur, Pembentukan Desa Belike Lebe Sane Kecamatan PrayaTimur, Pembentukan Desa Lingkoq Berenge Kecamatan Janapria, Pembentukan DesaJanggawana Kecamatan Janapria, Pembentukan Desa Prako Kecamatan Janapria, Pembentukan DesaTibu Sisok Kecamatan Janapria, Pembentukan Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya, Pembentukan Desa Kerame Jati Kecamatan Pujut, Pembentukan Desa Dadap Kecamatan Pujut, Pembentukan Desa Lendang Tampel Kecamatan Batukliang dan Pembentukan Desa Lelong Kecamatan PrayaTengah.

Sidang paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid dan dihadiri Wakil Bupati Lombok, H Lalu Pathul Bahri dan Kepala SKPM di kantor DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak.

Juru Bicara Panitia Khusus 15 Ranpeda Tentang Pembentukan Desa DPRD Lombok Tengah, Didik Arista mengatakan, pembentukan Desa adalah salah satu bentuk dari penataan Desa yang dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih dengan syarat pembentukan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Batas usia desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan, jumlah penduduk untuk wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga,” jelasnya.

Selain itu juga, wilayah kerja yang memiliki aksestransportasi antar wilayah, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota, sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan

“Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dijelaskan, sejalan dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan tuntutan aspirasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan desa di Kabupaten Lombok Tengah.

“Melalui Surat Bupati Lombok Tengah Nomor: 188.342/49/HKM, tanggal 9 Oktober 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, telah mengajukan 15 Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama masing-masing tentang,” jelasnya.

Dikatakan, bahwa semua fraksi-fraksi yang tergabung dalam keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyatakan setuju terhadap 15 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

“Dengan saran dan rekomendasi sebagai berikut yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk secara inten melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/ APBDES desa yang dimekarkan/desa induk. Sehingga porsi anggaran Desa induk dan Desa yang baru terbentuk dapat dilaksanakan secara proforsional,” pungkasnya. (Ade)