in

Dewan Sahkan APBD Lombok Tengah Tahun 2020

kicknews.today – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020. Hal itu setelah badan anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah menyampaikan hasil pembahasan terhadap nota keuangan dan rancangan APBD Lombok Tengah Tahun anggaran 2020 dalam sidang paripurna di Kantor DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, Kamis (28/11) pukul 11.00 wita.

Sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran dan penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap 15 Ranperda tetang Pembentukan Desa itu dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, Anggota Dewan dan Kepala SKPM Lombok Tengah, serta Kepala Desa.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ahmad Rifai mengatakan, bahwa sebelumnya Banggar dan TAPD bersama para OPD sudah melaksanakan Rapat konsultasi yang dihajatkan untuk mendapatkan informasi, terkait dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing masing OPD pada APBD Tahun 2020.

“Tahapan akhir dari pembahasan APBD 2020 ini adalah rapat pengambilan keputusan dan masing-masing Fraksi menyimpulkan dan mengambil keputusan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD 2020 yan sudah dilaksanakan sejak 15 sampai 27 November,” jelasnya.

Disampaikan, Banggar dan TAPD bersepakat untuk menaikkan target pendapatan asli daerah yang bersumber dari BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.3.000.000.000,00. Terdapat penambahan pendapatan daerah dari sektor lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.6.255.424.098,00 yang bersumber dari pembebasan lahan dan bangunan sekolah sebagai akibat dari pembangunan ruas jalan BIL Mandalika.

“Terdapat penambahan pada pos pendapatan hibah dari pemerintah sebesar Rp.5.000.000.000 yang diperuntukkan untuk perpipaan dan sambungan rumah air bersih,” jelasnya.

Penyesuaian target pendapatan bagi hasil pajak dari Pemprov berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemprov NTB sesuai hasil rekonsilisasidata dari Pemerintah Provinsi. Sehingga Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya berkurang sebesar Rp. 5.626.914.175. Dengan adanya dinamika perkembangan pendapatan daerah berdampak pada penyesuaian pada rincian belanja daerah seperti Penambahan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.050.000.000.

“Penambahan pada Belanja Langsung sebesar Rp 41.730.898.198 yang diarahkan untuk menambah porsi belanja langsung pada beberapa SKPD,” ujarnya.

Disampaikan untuk target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.296.59.9627.613,00 dengan rincian PAD direncanakan sebesar Rp.225.842.904.098 dengan rincian pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.81.298.329.000, retribusi Daerah, ditargetkan sebesar Rp.24.973.133.000.

“Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, ditargetkan sebesar Rp.14.474.016.000. Sementara lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp 105.097.426.098,00,” jelasnya.

Untuk dana perimbangan tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.1.640.814.171.000 dengan rincian bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, sebesar Rp.78.780.311.000,00. Dana alokasi umum, Rp.l .049.533.476.000. Dana alokasi khusus Rp.512.500.384.000 dan lain-Lain Pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.429.942.552.515 yang bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp.103.153.011.000.

“Hal ini juga didapatkan dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya sebesar Rp.90.219.258.515. Dana penyesuaian dan otonomi
khusus bertambah sebesar Rp.236.268.283.000 dan pendapatan sumbangan pihak ketiga sebesar Rp.302.000.000,” jelasnya.

Sementara untuk belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.2.322.729.524.329 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.287.239.422.900 atau sebesar 55,42 persen dan belanja langsung sebesar Rp.1.035.490.101.429,00 atau sebesar 44,58 persen. Dengan rincian, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, sebesar Rp.850.540.538.723,00, belanja Bunga Rp 4.767.062.477,00. Belanja hibah Rp.90.879.746.000,00 belanja bantuan sosial Rp 1.048.691.000,00.

“Sementara untuk belanja bagi hasil kepada Pemdes Rp.10.627.147.000, belanja bantuan keuangan kepada Pemdes dan partai politik Rp.328.376.237.700,” ujarnya

Dikatakan, belanja tidak terduga, Rp.1.000.000.000 diharapkan cukup untuk mengantisipasi kebutuhan belanja tidak terduga hingga berakhirnya tahun anggaran 2020 seperti kebutuhan tangggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program.

“Belanja langsung direncanakan sebesar Rp.1.035.4900.11.429,00 yang diarahkan untuk menunjang program atau kegiatan masing-masing OPD,” ujarnya.

“Memperhatikan perbandingan besaran pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka terdapat defisit sebesar Rp26.129.896.716,000,” pungkasnya. (Ade)