in ,

Bupati Lombok Tengah: Nama Bandara Lombok adalah harga mati

Bandara Lombok

kicknews.today – Perubahan nama Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi Bandara Internasional Zaenuddin Abdul Majid (ZAM) yang mencuat kembali sesuai keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia mulai mendapat sorotan dari berbagai pihak. Tak terkecuali, Bupati Lombok Tengah, H Moh Suhaili FT akhirnya mengomentari Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meminta DPRD Provinsi NTB untuk medukung pergantian nama bandara tersebut dan pernyataan Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah di salah satu media online, bahwa Bupati Lombok Tengah setuju atas perubahan nama Bandara tersebut.

“Itu sangat tidak benar dan saya tetap istiqomah dan tetap tunduk kepada kehendak dan perintah masyarakat. Nama Bandara Lombok itu adalah harga mati,” ujar H Moh Suhaili FT dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/11).

Sebelumnya, pro dan kontra perubahan nama Bandara Lombok itu kembali muncul ke publik setelah keluar surat Gubernur NTB yang ditandatangani langsung oleh Dr H Zulkiflimansyah tanggal 5 November 2019 yang isinya yakni Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1421 Tahun 2018 tentang perubahan nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Kabupaten Lombok Tengah, maka untuk pelaksanaan dan tidak lanjut keputusan tersebut di mohon kepada DPRD Provinsi NTB dapat mendukung pergantian nama bandara itu dengan memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan.

Adapun isi rekomendasi yang harus dikeluarkan itu yakni memerintahkan Maskapai untuk melakukan anouncement dengan menyebutkan Bandara Zaenudin Abdul Majid sesuai keputusan Menteri dan memerintahkan kepada PT Angkasa Pura I untuk memasang papan nama bandar udara Zainuddin Abdul Majid di lingkungan Bandara.

Dengan adanya surat Gubernur NTB itu, Ribuan masyarakat Lombok Tengah yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Pergantian nama Bandara (GERAM) akan menggelar aksi damai pada hari Senin tanggal 18 November di kantor DPRD dan Gubernur Provinsi NTB. (Ade)