in ,

Humas Lombok Barat Ungkap Keprihatinan Terkait Kasus OTT Kadispar

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lombok Barat H. Syaiful Ahkam, M.Hum.

kicknews.today – Terjaringnya Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Lombok Barat non-aktif, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Selasa (12/11), memicu berbagai tanggapan dari sejawatnya di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemkab Lombok Barat H. Saiful Ahkam, Rabu (13/11), ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut.

“Ispan Junaidi dikenal sebagai sosok yang berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Lombok Barat. Banyak prestasinya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat,” ungkapnya.

Terkait kasus OTT yang membelit Kadispar tersebut, pihaknya atas nama Pemkab Lombok Barat meminta agar masyarakat menilainya secara proporsional atau berimbang.

“Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai media pembelajaran bagi kita, agar senantiasa berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” ujarnya kepada kicknews.today.

Walau demikian, magister humaniora itu tidak menapikan kontribusi besar sejawatnya pada pengembangan pariwisata di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa banyak even pariwisata di Lombok Barat dilirik dan mencuri perhatian, baik skala lokal maupun nasional berkat Kadispar non-aktif itu.

“Orang ini luar biasa kontribusinya pada pariwisata Lombok, seperti menggelar even yang masuk agenda yang mencuri perhatian nasional,” katanya.

Disebutkan, beberapa even pariwisata yang cukup populer di Lombok Barat yang dimentori Kadispar, di antaranya Senggigi Sunset Jazz, Maraton, dan Festival Senggigi. Bahkan Lombok Barat berhasil menyabet anugerah ISTA 2019, untuk Program Pariwisata Berkelanjutan dengan Desa Wisata juga berkat ketelatenan tangan dingin sejawatnya itu.

“Dengan banyak prestasi itu, Ispan ini berhasil, sehingga kami kaget dengan OTT itu,” ucapnya.

Sementara terkait proses hukum yang dihadapi Kadispar non-aktif itu, ia mempercayakan kepada pihak penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pun kepada yang bersangkutan untuk kooperatif dan tegar menghadapinya.

“Beliau punya kekurangan, tapi harus dinyatakan punya kelebihan. Dia harus berdiri tegak mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Ahkam seraya menambahkan bahwa pihak Pemkab Lombok Barat di hadapkan pada posisi sulit untuk menyediakan bantuan hukum.

Sedangkan terkait program yang belum dan akan direalisasikan, pihaknya meyakinkan kalau semua program yang telah dicanangkan, akan tetap dilaksanakan sesuai schedule yang telah ditetapkan.

Selain itu, Ahkam pun mengapresiasi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Ia berharap agar Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), dapat melakukan pengawasan dan pendampingan sehingga potensi kesalahan hukum dapat dihindarkan.

“Di tengah prestasi hebat, ada fenomena seperti ini. Posisi TP4D harus kami perhatikan. Ini harus kami dukung supaya kami memiliki early warning system,” tandasnya.

Bupati Lombok Barat, lanjut Ahkam, berkali-kali mengingatkan agar seluruh jajarannya bekerja sesuai koridor hukum.

“Tidak hanya dalam forum rapat pimpinan, bahkan dalam berbagai pertemuan formal lainnya, Bupati selalu mengingatkan law enforcement dan mewujudkan good and clean governance,” tegas Ahkam.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Pariwisata, non-aktif diamankan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram di ruang kerjanya, bersama uang tunai sebesar Rp 95.850.000 yang diberikan oleh seorang rekanan pada proyek di Dispar Lombok Barat. (red)