in

Sembilan Fraksi DPRD Lombok Tengah Setuju RAPBD 2020 Dibahas

kicknews.today –Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid itu semua fraksi setuju atas Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 2020 itu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Gerindra, Muhdan Rum mengatakan, bahwa setelah mengkaji dan mencermati penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 2020, pihaknya memberikan pandangan bahwa, perlu untuk memberikan Catatan, Pertanyaan dan Pernyataan dalam pemandangan umum ini, dikarenakan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan instrumen penting dalam menunjang pembangunan Lombok Tengah.

“Memperhatikan penjelasan umum Wakil Bupati Lombok Tengah terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 beberapa hari yang lalu, dari Target Pendapatan APBD 2020 Tersebut, kami berharap lima prioritas pembangunan yang dicanangkan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” ungkap Muhdan Rum

Dikatakan, dari keseluruhan belanja APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut, pihaknya juga meminta penjelasan berapa persen target percepatan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran.

“Mohon penjelasan Pemerintah Daerah terhadap hambatan-hambatan apa yang dialami oleh para SKPD dalam merealisasikan program-program yang telah dirancang,” ujarnya.

Sementara, Jubir Partai Golkar M Ahyar menyampaikan, apa dasar pertimbangan Pemerintah terhadap program bantuan dana sosial yang menurun sangat drastis sampai 63% dan bantuan keuangan yang bersifat khusus hanya dianggarkan untuk keamanan dan ketentraman. Padahal masih banyak lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang perlu mendapat bantuan keuangan yang bersifat khusus seperti LSM, Pamswakarsa, MUl, Guru ngaji, Juru Dakwah dan Group Kesenian.

“Mohon juga penjelasan Pemerintah Daerah tentang program pemberdayaan berbasis rumah ibadah sejauh ini hasil yang dicapai selama program tersebut dilaksanakan, karna kami melihat masih banyak masyarakat yang meminta sumbangan dijalan yang sangat menggangu pengguna jalan. Kalau program tersebut hajatannya untuk masyarakat banyak agar dapat diberikan secara merata, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial,” ungkap M Ahyar.

Fraksi PKB, Tarif menegaskan, bahwa diperlukan kajian lebih mendalam dan terfokus pada RPJMD Lombok Tengah, terutama yang terkait dengan perkembangan terkini menyangkut isu-isu strategis baik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan dan pelayanan sosial dasar. Sehingga dapat dijadikan prioritas dalam rangka mendukung capaian target yang diharapkan.

Isu isu strategis dan realistis seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, program program pendukung kepariwisataan, ketenagakerjaan dan perivasan kesempatan kerja, upaya percepatan peningkatan status Indeks Desa Membangun, serta periindungan dan pengembangan bagi Usaha Mikro terutama yang diharapkan dapat menjadi produk produk unggulan.

“Kami berharap akan terjadi singkronisasi antara penganggaran dan pembangunan yang diusung oleh Pemda pada tahun 2020, yaitu Pembangunan SDM untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan Bermutu,” ujarnya.

Sementara Jubir PPP Muslihin menyampaikan, jika fraksi PPP berharap kepada Pemerintah Daerah untuk tetap mengutamakan visi dan misi yang menjadi cita-cita Pemerintah yakni bersatu, meski pada prinsipnya pihaknya sangat mengapresiasi program yang tertuang oleh Pemerintah Daerah itu.

“Kita berharap agar lebih mengutamakan dalam menentaskan kemiskinan dan pengangguran bisa diselesaikan,” harapnya.

Jubir Partai Demokrat, Andi Mardan menegaskan, bahwa persoalan angka kemiskinan 13,87 % di Lombok Tengah adalah persoalan yang paling mendasar dan serius untuk di tuntaskan. Solusinya adalah mengimpelementasikan tugas fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Termasuk juga penuntasan persoalan krisis air bersih dan air irigasi pertanian. Solusinya adalah mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan Dam Lokon atau Dam Mujur pada tahun anggaran 2020.

“Kita juga menyarankan agar perlindungan dan pengawasan pemerintah terhadap harga jual hasil pertanian, terutama padi, jagung dan terlebih lagi saat ini petani tembakau rata rata mengalarni kerugian total karena harga ditingkat petani sangatlah tidak manusiawi, kondisi tersebut berpeluang meningkatkan angka kemiskinan dan kerawanan sosial,” ungkapnya.

Sementara dari Jubir PKS, Sri Retnowati menegaskan jika Nota keuangan dan rancangan APBD 2020 segera akan di bahas bersama antara Pemda dan DPRD. Sehingga Fraksi PKS berharap agar pada pembahasan nanti, segala kedepan data dasar tentang guru dan pegawai misalnya harus disiapkan, seperti berapa jumlah Guru Negeri, Guru Non PNS, Pegawai PNS, Pegawai Non PNS harus tersedia dengan jelas.

“Demikian pula dengan situasi hari ini, kita sungguh tega memberikan seorang guru non PNS penghargaan atas jerih payahnya cuma Rp. 100.000 per bulannya. Padalah hal sangat mulia bila kita dengan segala daya kita miliki ditahun 2020 dapat kita tingkatkan untuk memberikan penghargaan kepada mereka minimal Rp. 1 Juta rupiah misalnya,” ujarnya.

Fraksi PBB, Legewarman menyampaikan jika lima prioritas pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2020 terkesan mengabaikan potensi Lombok Tengah di sektor pertanian dan perkebunan. Padahal sektor ini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat jika dikawal dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

“Nasip petani tembakau di Lombok Tengah pada musim tanam 2019 harusnya bisa membuka mata pemerintah daerah. Jika potensi tembakau dan potensi lainnya di sektor pertanian dan perkebunan sangat besar. Karena itu, Pemda hendaknya membuat terobosan dan langkah-langkah konkrit dalam menangani pembelian tembakau yang diproduksi masyarakat,” jelasnya.

Fraksi Partai Nasdem Perjuangan, M Tohri menyampaikan, bahwa pihaknya mendorong agar Pemda memperbaiki ekonomi yang akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan, dengan menata dan menghidupkan kembali usaha mikro. Selain itu, mengatasi kekeringan dengan upaya maksimal agar beban masyarakat terhadap kekurangan air bersih dapat segera teratasi dengan baik.

“Kami juga mendorong agar Pemda meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator Meningkatkan kualitas pendidikan (SDM ), meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.

Sementara itu, Jubir Amanat Nurani Perjuangan, Yasir Amrilah. Pihaknya mendorong pengembangan pasar-pasar tradisional di Desa-Dena yang jaraknya dari pasar yang sudah ada sebelum nya sangat jauh, sehingga masyarakat sedikit kesulitan untuk menjangkaunya karena jarak tersebut dan pengembangan pasar Baru tersebut sangatlah cocok dan sangat strategis, baik dari potensi alam maupun potensi perekonomian masyarakat desa setempat, dan selanjutnya pengembangan pasar-pasar diharapkan diinisiasi langsung oleh Pemerintah Daerah.

“Termasuk penambahan unit angkutan untuk memobilisasi sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampan permanen. Karena unit kendaraan yang sudah ada, masih di rasa sangat kurang sekali, terlihat dari banyaknya tumpukan-tumpukan sampah di beberapa tempat yang masih belum tertata,” pungkasnya. (Ade)