in

Polres Lombok Timur Dalami Kasus Penemuan SK Honda Bodong

kicknews.today –Penyidik Polres Lombok Timur mulai mendalami kasus penemuan Surat Keputusan (SK) Honor Daerah (Honda) bodong di lingkungan Pemerintah Daerah Lombok Timur. Kamis (7/11), penyidikan Polres Lombok Timur melakukan pemanggilan terhadap oknum yang diduga pembuat SK Honda bodong tersebut. Dimana identitas oknum tersebut dengan inisial, MT yang juga merupakan orang tua dari tenaga Honda yang diduga mendapatkan SK bodong tersebut. Demikian ditegaskan Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, AKP I Made Yogi Purusa Utama,SE,SIK kepada wartawan di kantornya.

“Memang kami panggil orang tua tenaga honda tersebut untuk diminta keterangannya,” tegas AKP Yogi.

Ia menjelaskan, pihaknya melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan setelah mendapatkan informasi terkait kasus penemuan SK Honda Bodong Tersebut. Kemudian pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan menggali informasinya yang ada dan datang ke rumahnya

“Yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan kami hari ini (Kamis,red) dapat hadir memenuhi panggilan kami dengan diperiksa di unit Pidum,” ujarnya.

Mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah ini menambahkan dari oknum MT mengakui kalau dirinya yang membuat SK tersebut dengan pembuatannya di wilayah Mataram dan digunakan kelengkapan wisuda anaknya di Mataram. Namun pada sisi lainnya pengakuan oknum tersebut tidak singkron, sehingga ini yang terus didalami untuk bisa mengungkapnya dan titik terangnya.

“Oknum itu mengakui dirinya yang membuat SK itu dengan perasaan iba terhadap anaknya untuk persyaratan keperluan wisuda anaknya,” tukas Yogi.

Oleh sebab itu, pihaknya akan terus menggali mengenai masalah SK bodong tersebut, agar bisa terungkap yang lainnya, dengan masuk melalui kasus ini. Bahkan akan melakukan kroscek ke tempat kampus anaknya. Begitu juga kenapa ‎yang bersangkutan turun kelapangan, kenapa tidak anaknya turun langsung ke lapangan. Sehingga tentunya akan dicari SK yang sama dan asli sebagai perbandingan.

“Ancaman pasal  263 KUHP yang ancaman 6 tahun dengan melakukan pemalsuan autentik Negara,” tandasnya.

“Kami menduga oknum tersebut tidak mungkin melakukan sendiri, sehingga akan kami terus lakukan pendalaman dalam penyelidikan dalam mengungkap kasus yang lain,” pungkasnya. (Sul)