in

Dua Terdakwa Kasus Pemagaran Lahan Pembangunan Sirkuit MotoGP Lombok Divonis Satu Bulan

kicknews.today – Pengadilan Negeri (PN) Praya, Rabu (6/11) menggelar sidang kasus pemagaran lahan proyek pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok HPL 70 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dua orang terdakwa atas nama Abdul Mutalib (40) yang merupakan Kadus Ujung Lauk Desa Kuta dan Usman (42) warga Desa Kuta itu divonis hukuman selama satu Bulan atau 30 Hari.

Sidang kasus tindak pidana ringan (Tipiring) dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penutut umum dari Polres Lombok Tengah, pemeriksaan saksi dari penyidik, pemeriksaan saksi dari terdakwa dan pemeriksaan terdakwa hingga vonis itu dipimpin oleh Mejelis Hakim Fita Jumiati dan Panitra yaitu Muhalil.

“Terdakwa Abdul Mutalib dan Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga oleh Majelis Hakim menghukum terdakwa selama satu bulan dan masa percobaan selama tiga bulan serta membayar uang pengganti perkara sebanyak Rp 25.000,” ujar Fita Jumiati saat membacakan putusan.

Disampaikan, meski dihukum selama satu bulan namun keduannya tidak menjalankan masa hukuman tersebut. Namun, menjalani masa percobaan selama tiga bulan dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

“Silahkan terdakwa dan penuntut umun bisa menanggapi putusan itu,” jelasnya.

Mendengar putusan itu, pihak penyidik Polres Lombok Tengah mengaku menerima. Sementara kedua terdakwa lewat kuasa hukumnya, Apriandi Abdi Negara mengaku akan mengajukan banding, pasalnya banyak hal yang kurang berkenan dari putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim itu.

“Kami mengajukan banding, karena keterangan dari saksi adchat yang kami ajukan ternyata tidak ditanggapi,” ungkap Apriandi Abdi Negara.

Sementara saat membacakan dakwaan, penyidik Polres Lombok Tengah, IPDA Samsul Bahri menegaskan terdakwa diduga kuat melakukan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atas kuasanya yang sah atau penggerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat I undang- undang nomor 51 Prp tahun 1960 Jo undang- undang RI tahun 196I tentang penetapan semua undang- undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang- undang yang sudah ada sebelum 1 januari.

“Terdakwa melakukan pemagaran terhadap lahan yang dikelola ITDC yang sudah bersertifikat dan pihak ITDC merasa sangat dirugikan, karena menjadikan proyek pengerjaan pembangunan Sirkuit MotoGP di KEK itu menjadi terganggu,” pungkasnya. (Ade)