in

Lombok Barat Lounching Perbup Kesejahteraan Sosial Anak

Bupati Lombok Barat menyerahkan secara simbolis Akta Kelahiran anak korban terdampak gempa

kicknews.today – Kesejahteraan sosial anak harus terintegrasi dan menjadi perhatian semua pihak. Hal itu tersirat dalam pernyataan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Senin (4/11), saat lounching Peraturan Bupati (Perbub) No. 30/2019 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Ruang Exavator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten setempat.

Di hadapan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyatakan bahwa tidak ada program di semua dinas, yang tidak mempertimbangkan kepentingan anak. Pembangunan Infrastruktur pun, kendati dari sisi angaran tidak tampak, namun salah satu yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan anak.

“Anak butuh sensitifitas dan komitmen kita bersama. Tidak boleh di setiap OPD tidak mempertimbangkan kepentingan anak,” tegasnya.

Hadir dalam lounching tersebut, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, beberapa camat dan kepala desa se-Lombok Barat serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dikatakan,  dalam setiap gerakan dan pada semua kepentingan anak secara langsung harus dijadikan prioritas, yang membutuhkan kepedulian pemerintah daerah dan membutuhkan sensitifitas serta komitmen. Namun yang terjadi adalah, kata Fauzan, banyak yang hanya melirik anggaran dan bermuara pada proyek.

“Semisal kita membuat gerakan anti merariq kodeq atau Gamak atau gerakan lain, yang paling ditanyakan adalah honor tim. Honor itu honor penting, tetap menjadi perhatian kita, tapi jangan itu yang kemudian menjadi sebuah tujuan,” singgung Bupati.

Akan tetapi, lanjutnya, yang harus dan lebih diutamakan adalah tujuan dari semua gerakan yang dilakukan, yakni sepenuhnya menyangkut kepentingan anak. Dalam pada itu Bupati menyederhanakankan dengan bahasa ‘kerja ikhlas’, yang lain adalah ekses.

Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut juga membahas Perbup No. 48/2019 tentang Percepatan Akta Lahir, Lounching Pilot Gerasan II, dan Kartu Identits Anak (KIA) serta penyerahan secara simbolis Akta Kelahiran Anak di wilayah terdampak gempa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LPA NTB Sahnan menyatakan apresiasinya kepada Pemkab Lombok Barat, yang telah melaksanakan kegiatan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Gerasak) dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI).

“Kami merasa bangga dan bahagia, semua kegiatan ini menyangkut kepentingan hak anak, lebih-lebih semua tanpa biaya dan dilakukan dengan sistim jemput bola,” kata Sahnan. (red)