in

Pemda KLU Diminta Bertindak Soal Sampah Trawangan

Seorang wisawatan melintasi bak sampah yang ada di Gili Trawangan (foto: rico)

kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta supaya bisa bertindak mengatasi persoalan sampah di Gili Trawangan. Pasalnya, kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Lombok Utara dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dinilai belum efektif. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KSM Gili Trawangan H. Malik, Rabu (23/10).

Menurutnya, saat ini pihaknya beserta jajaran di KSM hanya memindahkan masalah ke masalah yang lain. Sampah yang berada didepan justru ditumpuk dibelakang yang notabene tak ada solusi alih-alih mengelola kembali. Dengan demikian wajar jika H. Malik meminta supaya pemerintah agar melakukan sesuatu untuk mengatasi sampah.

“Sekarang di sana (lahan TPS) sudah overload, gak bisa kita terus-terusan menumpuk, memindahkan sampah di sana. Harus ada pengelolaan,” ungkapnya pada wartawan.

Dijelaskan, volume sampah di Gili Trawangan sendiri sudah semakin bertambah seiring dengan high season pada tahun ini. Jumlahnya mencapai 8 hingga 9 ton dalam sehari yang mesti diangkut pekerja. Kondisi ini untungnya dibarengi dengan sarana pengangkut yang dinilai mencukupi. Misalnya dongol sebanyak 8 unit dan bantuan dari CSR Bank Mandiri.

“Sampah di belakang terbakar dengan sendiri, karena numpuk puluhan tahun jadi panas. Dan terbakar sampai saat ini, jadi semua pihak jangan tuntut kami dilapangan untuk mengclearkan, karena prosesnya belum selesai,” jelasnya.

H. Malik mengaku pembangunan pegelolaan sampah di Gili Trawangan oleh pemerintah sampai sekarang masih belum rampung. Ia tak mengetahui pasti kapan bangunan yang rencananya akan dijadikan lokasi pengelolaan sampah bisa selesai. Ia juga menolak pola memindahkan sampah ke darat dengan alasan cuaca yang tak menentu dikhawatirkan sampah jatuh ke laut.

“Cuma belum jadi (bangunan pengelolaan sampah di trawangan) gak tahu kenapa, kurang uangnya mungkin. Kalau mau dibawa ke darat, Coast terlalu tinggi dan sampah ini jika tidak diangkat sehari baunya luar biasa. Makanya sekarang ya begini-begini saja,” ucapnya.

“Semoga dengan tuntutan saya ini bisa didengar, karena sampah itu sebetulnya bukan tanggunjawab kami di mana-mana sampah itu tanggungjawab pemerintah, kebetulan di gili, saya ikut berpartisipasi,” imbuhnya.

Pemkab Lombok Utara melalui DLHPKP sebelumnya meneken perjanjian kerja dengan sejumlah KSM yang ada di tiga gili (trawangan, meno, dan air). Di mana KSM bertugas mengatasi persoalan sampah di pulau pun pengelolaan sampah dengan pola bagi hasil dari pungutan retirbusi. KSM menyetor ke dinas sebesar 10 persen dari pendapatan setiap bulan dan di Gili Trawangan saja, KSM menyetor sejumlah kurang lebih Rp 17 juta tiap bulan.(iko)