in

Ribuan Santri di Lombok Tengah Berzikir dan Berdo’a

kicknews.today- Apel peringatan Hari Santri, Selasa (22/10) yang dilaksanakan di kantor baru Bupati Lombok Tengah Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah berjalan khidmat dan lancar.  Kegiatan yang diikuti oleh Ribuan Satri di Lombok Tengah itu, bertidak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, pukul 08.00 wita. Dalam kesempatan itu para satri diajak untuk berzikir dan berdo’a untuk kemajuan pembangunan di Lombok Tengah dan Bangsa Indonesia.

“Selamat Hari Santri 2019, Santri Indonesia untuk perdamaian dunia,” ujar H Lalu Pathul Bahri yang membacakan sambutan Sekretaris Jenderal Menteri Agama RI, M Nur Kholis Setiawan.

Disampaikan, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Sejak Hari Santri ditetapkan pada tahun 2015, diselenggarakan peringatan setiap tahunnya dengan tema yang berbeda. Secara berurutan pada tahun 2016 mengusung tema “Dari Pesantren untuk Indonesia”. Tahun 2017  “Wajah Pesantren Wajah Indonesia”. Dan Tahun 2018 “Bersama Santri Damailah Negeri”.

“Tema peringatan Hari Santri 2019 adalah “Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia,” ujarnya.

Isu perdamaian diangkat berdasar fakta bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam rahmatanlilalamin, Islam ramah dan moderat dalam beragama. Sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural. Dengan cara seperti inilah keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud.

“Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia,” jelasnya.

Dikatakan, setidaknya ada sembilan alasan dan dasar mengapa pesantren layak disebut sebagai laboratorium perdamaian. Pertama, kesadaran harmoni beragama dan berbangsa. Kedua, metode mengaji dan mengkaji, karena para santri menggunakan metode bahsulmasail untuk mencari kekuatan hukum dengan cara meneliti dan mendiskusikan secara.

Ketiga, para santri biasa diajarkan untuk khidmah (pengabdian) dan keempat pendidikan kemandirian, keija sama dan saling membantu di kalangan santri. Lantaran jauh dari keluarga, santri terbiasa hidup mandiri, memupuk solidaritas dan gotong-royong sesama para pejuang ilmu.

“Kelima gerakan komunitas seperti kesenian dan sastra tumbuh subur di pesantren. Seni dan sastra sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, sebab dapat mengekspresikan perilaku yang mengedepankan pesan-pesan keindahan, harmoni dan kedamaian,” ungkapnya.

Lebih lanjut Pathul mengatakan, alasan keenam adalah lahirnya beragam kelompok diskusi dalam skala kecil maupun besar untuk membahas hal-hal remeh sampai yang serius. Ketujuh, merawat khazanah kearifan lokal. Relasi agama dan tradisi begitu kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi ruang yang kondusif untuk menjaga lokalitas di tengah arus zaman yang semakin pragmatis dan materialistis.

Prinsip maslahat (kepentingan umum) merupakan pegangan yang sudah tidak bisa ditawar lagi oleh kalangan pesantren. Tidak ada ceritanya orang-orang pesantren meresahkan dan menyesatkan masyarakat.

Kedelapan, penanaman spiritual, Tidak hanya soal hukum Islam (fikih) yang didalami, banyak pesantren juga melatih para santrinya untuk tazkiyatunnafs, yaitu proses pembersihan hati. Ini biasanya dilakukan melalui amalan zikir dan puasa, sehingga akan melahirkan fikiran dan tindakan yang bersih dan benar. Makanya santri jauh dari pemberitaan tentang intoleransi, pemberontakan, apalagi terorisme.

“Kesembilan, mendorong proses perdamaian dunia semakin kuat dan nyata, menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa, terutama kalangan santri Indonesia agar turut berperan aktif dan terdepan mengemban misi dan menyampaikan pesanpesan perdamaian di dunia intemasional,” jelasnya.

“Dengan Undang-Undang ini negara hadir untuk memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi kepada pesantren dengan tetap menjaga kekhasan dan kemandiriannya. Dengan Undang-Undang ini pula tamatan pesantren memiliki hak yang sama dengan tamatan lembaga lainnya,” pungkasnya Sekretaris Menteri Agama M. Nur Kholis Setiawan. (Ade)