in

Lulusan D4 Polbangtan tak Otomatis Jadi CPNS Penyuluh, Mengapa?

Penyuluh pertanian di Lombok Utara

Oleh: Nana Namara, A.Md.*

Saya bangga menjadi penyuluh. Kinerja abdi penyuluh Indonesia di era BIMAS telah diapresiasi di dunia. Indonesia pernah mendapat penghargaan dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB). Indonesia mendapat bintang penghargaan sebagai negara yang berswasembada pangan dengan program BIMAS.

__________________________________

Lebih dari 800 lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) tahun 2019 dari enam Polbangtan di Indonesia, baru-baru ini diwisuda nasional oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pertanian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan-RI). Sukacita mereka yang diwisuda disambut bahagia para orang tua/wali dan kerabat, yang turut hadir dalam upacara wisuda dengan melihat seksama melalui layar monitor, yang disediakan di halaman Gedung Kementan RI di Jakarta.

Mereka adalah para lulusan Polbangtan yang merupakan generasi intelektual muda, yang terpilih dan mendapat beasiswa dari pemerintah selama empat tahun menempuh Pendidikan Vokasi Diploma Empat (D4), di bawah naungan Kementan RI melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Para lulusan Polbangtan dididik khusus untuk menjadi penyuluhan pertanian dan peternakan, jenjang pendidikan D4 lengkap dengan gelar Sarjana Terapan Penyuluh Pertanian (S.Tr.P) dan Sarjana Terapan Pakan Ternak (S.Tr.Pt). Terkait hal itu, mereka memiliki status ahli dan kompeten sebagai tenaga penyuluh pertanian, baik secara formal dan non formal terutama bila menjadi penyuluh dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Lulusan Polbangtan secara otomatis telah menjadi penyuluh, yang memiliki kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI), tanpa harus mengikuti lagi pelatihan jenjang ahli dan sertifikasi. Yang mana pelatihan dan uji kompetensi tersebut sering di gelar oleh Pemerintah Pusat di daerah, untuk meningkatkan sumber daya penyuluh sesuai dengan ketentuannya, karena masih banyak penyuluh khususnya yang PNS belum berstatus ahli dan memiliki kompetensi berdasarkan SKKNI. Dimana kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan anggaran yang tinggi, untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan sumber daya penyuluh.

Polbangtan yang dikenal sekarang ini, merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dan yang sebelumnya adalah Akademi Penyuluhan Pertanian (APP). Dulu APP mencetak lulusan penyuluhan pertanian dengan jenjang D3 dengan gelar A.Md., dimana formasi penerimaan mahasiswanya diutamakan kepada peningkatan sumber daya penyuluh PNS.

Seiring perjalanan waktu, guna peningkatan kemampuan kompetensi kemudian institusi APP bertransformasi menjadi STPP, guna mencetak lulusan vokasi jenjang D4 setara S1 dengan gelar S.ST serta masih diutamakan untuk merekrut peningkatan SDM penyuluh PNS, untuk alih jenjang dari Penyuluh Madya menjadi Penyuluh Ahli dengan persyaratan D4 atau S1.

Selain mencetak penyuluh ahli pertanian, saat ini STPP telah bertransformasi lagi menjadi Polbangtan dan berimplikasi pada kurikulum, dimana sebelumnya praktikum perkuliahan yang diterima mahasiswa sebanyak 60 persen, ditingkatkan menjadi 70 persen dan perkuliahan teori sebanyak 30 persen, dengan harapan mampu mewujudkan petani milenial.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas penyuluh di lapangan, materi penyuluhan lebih ditekankan pada inovasi dan transfer teknologi melalui terapan hasil uji lapang dan kaji terap serta percontohan nyata sesuai potensi usaha dan sasaran pelaku usaha. Bukan motivasi secara lisan dan tulisan, materi dan metode penyuluhan harus sesuai kebutuhan pelaku usaha di semua sub sektor.

Maka kemampuan penyuluh dituntut keahlian secara polivalen, dan mampu bekerja sebagai aplikator terapan teknologi yang dibutuhkan masyarakat para pelaku usaha tani.

Ironisnya, Sarjana Penyuluhan Pertanian D4 yang telah dicetak khusus oleh Polbangtan, konon terbatasi dalam mengikuti pemberkasan saat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online. Hal itu karena kualifikasi yang tertera pada seleksi administrasi pendaftaran online, tidak terdapat permintaan untuk lulusan D4. Padahal jenjang pendidikan D4 setara dengan S1, terlebih lagi lulusan D4 berpotensi sebagai seorang praktisi atau profesional.

Kiranya, hal ini dapat dijadikan bahan pemikiran dan kajian para ahli serta alumni Polbangtan, untuk dibahas menjadi center topik forum secara nasional.

Untuk negara agraris yang pundamental sumber ekonomi masyarakat dari usaha pertanian, di samping geografis daerah-dareahnya terisolir di pedesaan, bukit dan pegunungan, tenaga penyuluh yang profesional sangat dibutuhkan, karena pemerintah, apapun programnya, penyuluhan faktor penentunya.

Telah lama penyuluhan makin samar-samar mundur tiga generasi, sistem dan tupoksi penyuluh makin kurang jelas di daerah. Begitu pula D4 sarjana penyuluhan pertanian, alumninya bertanya-tanya formasi dan relefansi menjadi abdi penyuluhan dimana? Pun demikian, mengapa harus terganjal dengan birokrasi administrasi data online pendaftaran CPNS.

Sebagaimana ilmu militer perang di laut, arsitek perangnya mungkin bukan jenderal angkatan darat. Seperti pepatah bijak Douglas Max Arthur, bukanlah prajurit yang bodoh melainkan jenderal.

 

*) Penulis adalah penyuluh senior di Kabupaten Lombok Utara, NTB.