in

Pengamat dan Ahli Berkumpul Diskusikan Nasib Pertembakauan NTB

FGD membahas masa depan pertembakauan NTB

kicknews.today – Rencana pemerintah menaikkan cukai dan harga jual eceran (HJE) hasil olahan komoditas tembakau, yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020 disikapi berbagai kalangan dengan berbagai media dan forum. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Pulau Lombok, Senin (14/10) sore, para pengamat, akademisi, pengusaha, dan media duduk bersama dalam satu Focus Group Discussion (FGD), mengangkat tema “Masa Depan Pertembakauan NTB”.

Pemimpin Redaksi Lombok Post selaku penyelenggara FGD mengungkapkan, NTB khususnya Lombok merupakan salah satu sentra tanaman tembakau di Indonesia. Hasil tembakau Lombok bahkan menempati posisi kedua terbanyak nasional.

“Komoditas tembakau juga merupakan salah satu sumber penerimaan penting, bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTB,” ungkap Jony Marthanita saat membuka FGD.

Namun demikian, lanjutnya, saat ini komoditas tembakau dihadapkan dengan rencana pemerintah menaikkan cukai dan HJE, yang dapat berdampak kepada pertembakauan tanah air khususnya bagi petani tembakau di NTB.

Hadir dalam FGD yang digelar di Hotel Santika Kota Mataram tersebut, pengamat dan peneliti dari Universitas Mataram (Unram), Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Ir Husnul Fauzi, Ketua Bahtsul masail PWNU NTB Ustadz Kamrullah, perwakilan pengusaha dan petani tembakau serta unsur media pemberitaan.

Dalam kesempatan tersebut, pengamat pertanian sekaligus akademisi dari Fakultas Pertanian Unram Prof. H. Tajidan mengatakan, usaha tani tembakau memberikan efek positif bagi perekonomian di NTB terutama warga Pulau Lombok.

“Lebih-lebih saat ini ada peneliti kita yang telah dapat mengolah limbah tembakau, menjadi insektisida atau obat tanaman,” ujarnya.

Walau demikian, lanjut Prof. Tajidan, ada beberapa risiko yang harus selalu diwaspadai, terkait komoditas tembakau tersebut. Ia menyebutkan beberapa risiko itu di antaranya risiko produksi terkait perubahan iklim (curah hujan), risiko harga, risiko pembiayaan, dan risiko kebijakan.

“Salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi munculnya risiko, adalah dengan menjalin hubungan kemitraan yang baik,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa keberadaan perkebunan tembakau khususnya di Pulau Lombok, telah mampu memberdayakan dan mengangkat harkat hidup masyarakat.

“Tidak diragukan bahwa komoditas tersebut menjadi penopang penting ekonomi, dan dapat memberdayakan serta mengangkat harkat hidup warga Lombok,” ucapnya.

Lebih jauh profesor pertanian itu membeberkan peranan penting perkebunan tembakau, dalam pemberdayaan yang berbanding lurus dengan terangkatnya harkat hidup masyarakat. Menurutnya, hal itu dapat ditinjau dari karakteristik usaha tani tembakau dan potensinya.

Dijelaskan, selain sebagai penghasil tembakau rakyat, Pulau Lombok merupakan daerah penghasil Tembakau Virginia paling banyak di Indonesia.

“Dari 40.000 ton produksi dalam negeri untuk kebutuhan nasional, sekitar 80 persen dihasilkan dari Pulau Lombok,” sebutnya.

Ia juga mengatakan bahwa usaha tani tembakau merupakan usaha yang padat modal dan tenaga kerja. Dimana dalam satu hektare luas lahan dibutuhkan dana sekitar Rp 50 juta. Pun tenaga kerja yang terserap selama lima hingga enam bulan, dibutuhkan sekitar 500 hari kerja orang (HKO).

“Hal ini berimplikasi terhadap berkembangnya lembaga keuangan pedesaan, baik formal maupun non-formal, bank maupun non-bank. Selain itu, terciptanya peluang kerja bagi anggota rumah tangga petani tembakau, dan bagi banyak rumah tangga buruh tani,” bebernya.

Dijelaskan, jumlah petani dan tenaga oven tembakau diperkirakan sebanyak 20.000 orang, sehingga untuk kebutuhan itu akan menyerap tenaga kerja sekitar 156.000 orang.

“Perkebunan tembakau di Lombok juga menciptakan peluang kerja, dan sumber pendapatan bagi masyarakat di luar usaha pertanian, seperti usaha dagang, jasa angkutan, dan usaha lain,” terangnya.

Ia menuturkan, komoditas tembakau bagi masyarakat NTB secara umum juga dapat dilihat, dari jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dimana pada 2010 DBHCHT yang diterima NTB sebesar Rp 119 miliar, dan terus meningkat setiap tahunnya sehingga pada 2019 ini mencapai Rp 295,6 miliar.

“Dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi daerah penghasil tembakau di Pulau Lombok, tapi untuk semua daerah kota/kabupaten se-NTB,” katanya.

Dalam FGD itu juga terungkap bahwa produktifitas tembakau di NTB, telah mampu mengurangi tindak kriminal yang akan berdampak positif, terhadap berbagai sisi pembangunan terutama pariwisata NTB khususnya Pulau Lombok.

Selain itu, melihat fenomena beberapa tahun terakhir, Ketua Bahtsul Masail PWNU NTB dalam kesempatannya mengatakan bahwa rencana pemerintah, untuk menaikkan cukai dan HJE komoditas tembakau juga harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. (red)

Suasana diskusi membahas masa depan pertembakauan di NTB