in ,

Desakan KH. Ma’ruf Amin Mundur Mengemuka di Rakernas MUI

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI KH. Masduki Baidlowi

kicknews.today – Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Masduki Baidlowi, tidak menampik adanya desakan yang meminta KH. Ma’ruf Amin, mundur dari jabatan Ketua Umum (Ketum) MUI. Desakan itu mengemuka menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MUI tahun 2019, yang akan digelar di Masjid Agung Nurul Bahri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Lombok Tengah.

“Memang ada desakan agar KH. Ma’ruf Amin mundur setelah dilantik sebagai Wapres (wakil presiden, red). Tapi kembali lagi, itu tergantung kehendak daerah,” ungkapnya di Mataram, Kamis (10/10) malam.

Dijelaskan, merujuk periodesasi masa jabatan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) MUI, KH. Ma’ruf Amin baru akan meletakkan jabatan sebagai Ketum MUI pada 2020. Namun karena KH. Ma’ruf Amin dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2019 mendatang, maka otomatis KH. Ma’ruf Amin langsung dapat meletakkan atau mundur dari jabatannya sebagai Ketum MUI.

“Kalau mengikuti aturan organisasi bisa selesai pada saat pelantikan. Nanti bisa saja tunjuk Pelaksana Tugas Plt atau seperti apa. Tapi kembali lagi, semua itu tergantung perkembangan di daerah, karena intinya MUI itu musyawarah mufakat,” jelas Kiyai Masduki.

Menurut Kiyai Masduki, dalam Rakernas di NTB tidak ada agenda pembahasan pergantian posisi Ketua MUI. Sebab forum tertinggi pembahasan pergantian posisi Ketum, ada di Musyawarah Nasional (Munas). Sedangkan Rakernas merupakan forum di bawah Munas, dimana di dalam akan membahas terkait program kerja MUI ke depan.

“Di dalam agenda MUI Pusat tidak di agendakan itu, tapi sebagai forum yang posisi dan eksistensinya berada di bawah Munas, bisa saja itu dibahas. Namun kembali lagi, itu semua sangat tergantung dinamika daerah seperti apa, apakah ada usulan dari daerah dan bagaimana baiknya kita musyawarahkan,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kalau mengikuti aturan, Munas baru akan dilaksanakan antara bulan Agustus atau Oktober 2020.

“Kalau melihat masa jabatan KH. Ma’ruf, saat ini sudah berjalan 4,5 tahun. Tapi sekali lagi, itu semua tergantung aspirasi daerah, bisa saja non aktif sebagai ketua hingga nanti dipertanggungjawabkan di Munas,” tandasnya.(red)