in

Akankah Penyandang Disabilitas Tampil di Kontestasi Pilkada 2020?

Ilustrasi Disabilitas di Pilkada Serentak 2020

Oleh: Bambang Mei “Didu” Finarwanto*

 

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 terus bergerak kian mendekat, bakal calon (balon) kontestan pun mulai dan sedang mengambil ancang-ancang memasuki gelanggang. Melihat fenomena dan perkembangan perpolitikan yang ada, Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram mendorong penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama, untuk maju dalam kontestasi pilkada mendatang.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat larangan penyandang disabilitas, untuk ikut serta dalam perhelatan Pilkada tahun 2018 lalu adalah bentuk perlakuan yang diskriminatif, karena setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk dalam pilkada. Pun bagi penyandang disabilitas. Keputusan KPU yang beranggapan bahwa kalangan disabilitas, masuk dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah, merupakan anggapan yang keliru.

Mereka sebagai penyandang disabilitas bukan karena kemauannya. Mereka seharusnya diberi ruang dan didorong, sekaligus diberi kepercayaan dan kesempatan untuk tampil dalam konstestasi pilkada serentak.

Dalam banyak hal, penyandang disabilitas banyak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi kepala daerah. Karena itu, keberpihakan dan kesetaraan menjadi kunci utama dalam memberikan ruang politik dan kesempatan kepada penyandang disabilitas, maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Menyoal Keputusan KPU Nomor: 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu lebih dicermati dan ditelaah kembali.

Dimana dalam aturan tersebut, pada Pasal 7 disebutkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

Terkait hal itu, memasukkan penyandang disabilitas dalam kategori tidak mampu jasmani dan rohani ke dalam Keputusan KPU, justru bertentangan khususnya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Konstitusi.

Syarat calon yang sehat jasmani dan rohani harus ditafsirkan secara luas dan holistik. Karenanya, para penyandang disabilitas tidak seharusnya dijustifikasi bahwa mereka tidak sehat, dan seolah-olah diterjemahkan sebagai orang yang sedang sakit.

Paradigma pemikiran yang stigmatisasi dan diskriminatif seperti ini harus dirubah. Cara pandang yang partisan hanya akan mendelegitimasi kemampuan dan kapasitas penyandang disabilitas.

Banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan kapasitas di atas rata-rata dan memiliki gagasan menarik dalam membangun sebuah kota. Selama ini, terutama dalam kontestasi pilkada penyandang disabiltas acap dipandang sebelah mata, dan tidak ada kemauan untuk mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dalam konstestasi pilkada.

Selama ini kaum disabiltas hanya diberikan ruang secara sebatas pada pertimbangan belas kasihan (charity) dan sifatnya peri-feri (pinggiran), sebatas pada menjalankan peran kewajibannya. Tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju sebagai calon pemimpin di konstestasi pilkada.

Perlu diingat, Presiden RI ke-6 KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) meskipun disabilitas terbukti di masa kepemimpinannya yang singkat, mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi maupun mengurangi utang luar negeri secara signifikan.

Akhirnya, ketika Allah SWT memberikan ujian atau cobaan kepada kaum-Nya dalam ketidaksempurnaan ataupun kelemahan fisik dibanding umat lainnya, maka sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan menjaganya dan memberikan kelebihan di sisi yang lain. Itu hukumnya wajib bukan sunnah.

 

*) Penulis adalah Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram