in

Menakar Posisi Penolakan RKUHP

Oleh : Taufan, S.H., M.H 

Memperhatikan berbagai tanggapan, pertanyaan maupun analisis terhadap ketentuan pasal-pasal dalam RKUHP, serta tanggapan terhadap catatan diskusi beberapa waktu lalu yang dimuat dalam media ini, penting rasanya memberikan tambahan sedikit uraian yang tidak tersampaikan, karena saya tidak memprediksi reaksi yang cukup membahagiakan juga membanggakan kami pembelajar hukum. Semua khalayak mendadak terhipnotis dengan “Hukum”, khususnya RKUHP. Berbagai pihak bereaksi dengan beragam kreatifitas yang mungkin cukup menghibur, baik dengan penyampaian yang metaforis, semiotik, juga ironi. Tapi, kelucuan itu seketika hilang mengetahui ada korban luka parah dan meninggal dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Berbagai reaksi yang muncul, meninggalkan kisah gelisah juga kesedihan yang memberikan sinyal bahwa kita dalam masalah yang sangat serius. Mahasiswa dan masyarakat kembali menegaskan penolakan pada aksi demonstrasi pada tanggal 30/09/2019.

G.P Hoefnagels mungkin menggerakan kita untuk melakukan sesuatu, bahwa dalam bekerjanya hukum pidana, tidak hanya aspek penerapan pidana (represif/penal), tetapi juga aspek preventif/nonpenal, yaitu pencegahan tanpa pidana dan memberikan pemahaman hukum.

Dalam meninjau konteks RKUHP, maka meletakan dasar pemahaman hukum pidana menjadi penting, di samping pemahaman dasar ilmu hukum. Hal demikian penting untuk kemudian dijadikan pijakan pengajuan keberatan yang substantif. Dengan penuh keprihatinan masih beredar informasi, gambar atau video yang mengaburkan esensi tuntutan.

Kita perlu meletakan dasar cara pandang terhadap RKUHP ketimbang mengedepankan aksi penolakan yang berlebihan diluar konteks yang tentunya merugikan banyak pihak. Mengingat RKUHP telah ditunda pengesahannya. Harus pula jujur diakui, bahwa dalam banyak hal, RKUHP jauh lebih baik daripada KUHP. Karena mengejawantahkan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Mengharap ke depan, pembentuk undang-undang memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat dan penting mempersiapkan alat kekuasaan negara beserta instrumen sarana untuk mengoperasionalkan RKUHP, sesuai yang dikatakan Paul Scholten, bahwa hukum yang dibentuk harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat. Oleh karennya, warga negara memiliki hak mengajukan keberatan dan memutuskan nilai-nilai moral mana yang sesuai dengan masyarakat kita saat ini untuk di atur dalam RKUHP. Karena sejatinya KUHP adalah moral statement bangsa Indonesia.

Secara teoritis, dalam mempelajari hukum pidana, kita mendapatkan tawaran horison yang membentang luas. Diantaranya yang dapat disampaikan di sini adalah, pembagian hukum hukum pidana dalam arti objektif (ius poenale) dan hukum pidana subjektf (ius puniendi), atau istilah lain yang muncul adalah hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Diartikan secara sederhana, hukum pidana materil berisi perbuatan yang dilarang, siapa yang dikenakan dan sanksi pidana, yang tertera dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana formil adalah hak dari suatu negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana materil dan hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukuman, dalam hal ini tertera dalam KUHAP.

Dari pengertian tersebut, maka pertanyaan yang kemudian perlu di ajukan dalam konteks RKUHP, apakah kekhawatiran itu terletak pada hukum pidana materil (RKUHP) ataukah hukum pidana formil (KUHAP)?.

Sependek yang saya cermati, kekhawatiran itu terutama terletak pada hukum pidana materil, khususnya perbuatan yang dilarang dan jenis sanksi. Apakah memang mungkin hukum pidana formil itu tidak terdapat masalah yang harus diajukan, atau mungkin kekhawatiran terhadap hukum pidana materil (RKUHP) muncul dari kekhawatiran terhadap hukum pidana formil (KUHAP). Ataukah kekhawatiran itu terletak pada alat kekuasaan negara yang menjalankan hukum pidana formil dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas?. Jika poin terakhir, baiknya juga menuntut kesiapan sistem peradilan pidana.

Perbuatan yang dilarang dan jenis sanksi yang muncul sebagai keberatan sesungguhnya memang menjadi dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal (Soedarto, 1977). Namun, telah diberikan catatan bahwa analisa terhadap kedua masalah tersebut dilakukan dengan pendekatan berorientasi pada kebijakan sosial, yang intinya memperhatikan: tujuan negara, kerugian masyarakat, biaya dan hasil (cost benefit principle) dan kemampuan atau kapasitas daya kerja badan-badan penegak hukum (Muladi dan Barda Nawawi, 2010). Yang artinya bahwa, keberatan terhadap pasal-pasal dapat diajukan dengan menggunakan pendekatan ataupun dengan hasil analasis yang berbeda. Termasuk mengajukan diskursus pemisahan antara hukum dan moral, perlu tidak Negara hadir mengatur ruang-ruang private, dan kapan hukum pidana terpanggil untuk mengatasinya. Maka, juga kita dapat mengajukan judicial review ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang khusus.

Kemudian, muncul pertanyaan lanjutan penting lain berkaitan dengan tujuan dari penentuan perbuatan dan sanksi dalam RKUHP. Cara umum untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menoleh pada tujuan hukum pidana yang terdiri dari aliran klasik dan aliran modern.

Aliran klasik beranjak pada paham indeterministis, yaitu mengenai kebebasan kehendak manusia, menitik beratkan pada perbuatan (daadstrafrecht) sehinga fokusnya adalah pada pidana yang bersifat pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan (retributif dan represif). Aliran modern bertitik tolak pada paham determinisme, karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif, sehingga aliran modern menitikberatkan pada pelaku (daderstrafrecht), hal ini juga berdasar atas pertimbangan bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan masyarakat. Aliran ini kemudian berevolusi menjadi ilmu tentang kejahatan, Kriminologi.

Berpijak pada tujuan hukum pidana tersebut, maka perlu dilakukan analisis tujuan dari penentuan perbuatan dan jenis sanksi dalam RKUHP yang dapat dijadikan premis dalam mengajukan keberatan terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Dari tujuan hukum pidana, muncul pula pertanyaan landasan pembenaran dari pidana yang dikenakan. Secara umum, telah diajukan teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori absolut yang lahir dari aliran klasik menyatakan pidana yang dikenakan adalah untuk membalas perbuatan. Teori relatif menginkan tujuan dan manfaat dari pengenaan pidana, di Indonesia kemudian memunculkan konsep pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (menggantikan penjara) yang diperkenalkan oleh Saharjo. Perkembanganya muncul yang menginginkan kedua tujuan berjalan bersamaan, adalah teori gabungan sebagai antitesa.

Di dalam RKUHP tujuan pemidanaan jika disimak merupakan gabungan dari teori tujuan yakni pencegahan umum (generale preventie) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (psychologische dwang) dan pencegahan khusus (speciale preventie) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Rumusan pasal tujuan pemidanaan dalam RKUHP adalah: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian ditentukan pula bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dengan dasar ketentuan tersebut, maka pengenaan semua sanksi pidana dalam RKUHP perlu memperhatikan tujuan pidana yang dikenakan, dan perlu di cermati pula pedoman pemidanaan. Juga berarti bahwa, alat kekuasaan negara harus benar-benar memperhatikan setiap substansi pasal yang dikenakan. Sehingga, penerapan sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana materil (perbuatan yang dilarang) dalam ketentuan RKUHP yang selanjutnya di proses dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas) harus meletakan tujuan pidana dan pedoman pidana yang bermuara pada tujuan hukum secara umum, KEADILAN.

Namun, tujuan maupun pedoman pidana dalam RKUHP tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diajukan keberatan, misalnya mengajukan perubahan jenis sanksi, alternatif sanksi, perubahan denda, perluasan restorative justice, atau penghapusan pidana berdasar semangat kaum abolisionis, juga dimungkinkan mengajukan kembali pidana yang bersifat pembalasan total (teori absolut).

Di sisin lain, penolakan RKUHP, terlihat pula kegelisahan terhadap potensi masalah penegakan hukum/implementasi (law in action). Hal demikian perlu dilakukan analisis terhadap sistem hukum sebagaimana catatan Lawrence Friedman (1975) yaitu: substansi, struktur dan kultur. Itu artinya, kita pun perlu menguji tesis Soerjono Soekanto (1983) yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Maka mungkinkah kita berharap Presidem dan DPR yang kita pilih, untuk membuka ruang diskusi di kampus-kampus dan kesediaan menyingkap hasil analisis terkait yang dimuat dalam naskah akademik, data hasil riset dan analisis terhadap penentuan pidana dan jenis sanksi yang telah dilakukan selama ini. Juga dapat memfasilitasi kampus dan organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan melakukan riset, baik tinjauan literatur (studi dokumen) termasuk studi putusan pengadilan maupun tinjauan kondisi empiris (field research) yang mungkin dapat menuntun kita untuk menemukan formulasi hukum yang tepat, yang merupakan manifestasi nilai-nilai masyarakat Indonesia saat ini. Langkah yang di ambil setidaknya dapat membuang asumsi, persepsi ataupun kecurigaan yang terus terawat, baik terhadap substansi, struktur maupun kultur.

Penulis ialah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram