in

Kuasa Hukum Direktur PT. BSS Sumbawa Barat Bantah Kliennya Gelapkan Pajak Rp 2 Milyar

kicknews.today – Kuasa Hukum Jabarudin Direktur PT Benete Surya Sentosa ( BSS) Kabupaten Sumbawa Barat membantah kliennya terlibat dalam kasus dugaan penggelapan pajak Rp 2 Milyar di perusahaannya. Sehingga pihaknya berharap Kejaksaan Negeri Sumbawa lebih objektif dalam menangani kasus tersebut, setelah kliennya itu ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini sudah ditahan.

“Kasus penggelapan pajak itu tidak dilakukan oleh klien saya, melainkan DS Sekertaris Direktur PT BSS yang saat itu di kuasakan menjadi Direktur yang di tugaskan untuk melakukan pembayan pajak,” jelas Febryan Aninditha selaku Kuasa Hukum kepada wartawan, Jumat (20/9).

Dijelaskan, pada waktu itu pengelolaan PT BBS dikuasakan ke DS Sekertaris di perusahaan tersebut selaku Kuasa Direktur PT BSS berdasarkan surat kuasa Direktur Nomor : 001/B-55/ VI / 2010 tertanggal 14 juni 2010. Sehingga tidak ada kewenangan klienya sebagai Direktur dalam mengelola PT BSS terlebih pajak perusahaan tersebut.

“Berdasarkan surat kuasa Direktur tersebut, yang menyangkut dalam transaksi keuangan mengurus Jamsostek, Perijinan, Permit, urusan operasional kantor, invoice dan keuangan termasuk pembayaran pajak serta pelaporan pajak sampai gaji pegawai yang bertanggung penuh adalah penerima surat kuasa, tidak ada ada hubungannya dengan klien saya,” jelasnya.

Dikatakan, Tahun 2010 PT BSS melakukan kerja sama di bidang Suplay Manpower dengan PT SBM selaku Subkon PT NNT. Dan ketiga perusahaan kliennya pada saat itu di Kuasakan kepada Sekretarisnya yakni DS. Pada bulan april 2013 DS mengundurkan diri dari PT BSS sebagai Kuasa direktur, di bulan september 2013, kliennya menerima surat penagihan pajak atas nama PT BSS, dengan total penagihan pajak sebesar Rp 523 juta untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 . Dari hasil pengecekan di kantor pajak sumbawa saat itu pembayaran pajak hasilnya Nol dan Nihil alias tidak ada tagihan maupun tunggakan.

“Dari data tersebut tertera semua awal 2010 hingga 2013 tertera nilai pembayaran pajak oleh PT BSS tidak ada tunggakan,” katanya.

“Perusahaan klien saya itu bergerak di bidang Meinpower bukan di bidang transportasi,” sambungya.

Menurut Febryan bahwa pihaknya menduga kuat telah terjadi rekayasa laporan keuangan palsu yang dilakuka oleh DS selaku kuasa Direktur Perusahaan saat itu, sehingga muncul tagihan pajak yang begitu besar. Untuk itulah pihaknya merasa keberatan dan akan melaporkan DS ke Polda NTB serta ks Polres Sumbawa Barat.

“Kita akan melaporkan DS selaku pengelola perusahaan tersebut pada waktu itu ke Polda NTB,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sumbawa melakukan penahanan terhadap oknum pengusaha transportasi berinisial JBR. Penahanan itu dilakukan menyusul pelimpahan kasus dugaan penggemplang pajak yang melibatkan JBR Direktur PT BSS dari penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram NTB ke Kejari Sumbawa.

Dalam kasus itu JBR di duga melakukan penyelewengan pajak sebesar Rp 500 juta lebih dan denda sebesar 400 persen yang menjadi jumlah keseluruhan sekitar Rp 2 miliar dan dijerat dengan Pasal 39 ayat 1 huruf i, undang-undang nomor 6 tahun 1983 dan undang-undang nomor 16 tahun 2009,pasal 64 ayat 1 KUHP tentang perpajakan. (Awi)