in

Era Disrupsi Pembangunan Desa Melalui Inovasi Desaku

Oleh : Agus Solihin, MH

Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Desa PDTT RI mengarahkan perkembangan pembangunan desa melalui kegiatan-kegiatan inovatif. Menariknya, kegiatan yang terseleksi dari basis aktifitas inti Program Inovasi Desa (PID), berlanjut ke ruang bursa. Itu sebabnya program ini berlabel Bursa Inovasi Desa (BID).

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) berlangsung selama dua bulan satu minggu. Dimulai pada 24 Juni 2019 di Kecamatan Kilo, Dompu dan berakhir 29 Agustus 2019 di Kecamatan Lembar 2019, Lombok Barat. Lokasi kegiatan Bursa Inovasi Desa dipusatkan di ibukota kecamatan baik secara klaster maupun individu. Pelaksanaan secara klaster bertempat di 13 lokasi untuk 94 kecamatan. Sedangkan secara individu mengambil lokasi di 10 kecamatan. Seluruh kegiatan BID dilaksanakan secara mandiri, tidak dipadukan dengan even lain.

Pertukaran inovasi desa mulai berproses melalui alur kegiatan di tiga ruang bursa meliputi tiga bidang yaitu infrastruktur, pengembangan SDM dan ekonomi kewirausahaan. Di ruang yang diperuntukkan sebagai ajang pertukaran inovasi desa, terdapat 114 menu nasional yang telah didokumentasikan oleh Konsultan Nasional PID dan 105 menu lokal dari beberapa desa di NTB yang sebelumnya telah diseleksi oleh Tenaga Ahli Pendamping Profesional PID Provinsi yang tergabung dalam Konsultan Pendamping Wilayah NTB . Dokumen-dokumen tertulis atau audio-visual berisi konten kegiatan yang berasal dari gagasan Pemerintah Desa atau masyarakat desa. Tentu saja ide tersebut telah berhasil terlaksana dalam suatu kegiatan riil dan dirasakan manfaatnya.

Para peserta di ruang bursa adalah delegasi desa, baik kepala desa, BPD maupun unsur kelembagaan maupun tokoh masyarakat. Hal yang tak kurang menariknya, di ruang bursa PSDM, delegasi perempuan mencapai 97 persen. Ini menunjukkan, Key Performance Indicators (KPI) dari program ini telah mampu mewujudkan kesetaraan gender. NTB yang notabene patrialineal di ruang publik tampak mulai bergeser ke paradigma bilateral. Lain halnya dengan daerah yang mengusung matrilinealisme.

Jika ada pertanyaan menyangkut kegiatan inovasi yang dibursakan, peserta dapat berkonsultasi, mengajukan pertanyaan pada konsultan di masing-masing ruang bursa. Para konsultan berasal dari sejumlah lembaga dan profesional mulai dari dari P2KTD, TIK, unsur OPD, TAPM dan Tenaga Pendamping Profesional.

Pada proses penentuan komitmen, peserta bermusyawarah menentukan pilihan inovatif desa yang akan direplikasi di desa masing-masing. Namun ada utusan desa yang tidak dapat menentukan pilihan inovasi yang menjadi komitmen. Pasalnya, unsur Kepala Desa tidak hadir. Delegasi desa bersangkutan khawatir pilihan inovasi desa nantinya tidak disetujui Kepala Desa.

Kegiatan inovasi yang mendominasi dijadikan komitmen adalah Pembangunan Sarana Olah Raga kekinian atau Raga Desa. Pilihan lainnya adalah pemberdayaan ekonomi untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan penentuan komitmen dalam kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Desa (Prudes/Prukades) yang bersinergi dengan Badan Usaha MILIK Desa (BUMDes) dan revitalisasi Embung Desa atau potensi alam lainnya yang di-branding menjadi destinasi Desa Wisata (DEWI). Pilihan kegiatan tersebut merupakan empat program prioritas Kementerian Desa yang dicanangkan sejak tahun 2017.

Namun di luar itu, pembangunan desa berbasis komunitas milenial dan teknologi informasi, atau lazim disebut Desa Digital (DEDI), juga menjadi pilihan inovatif oleh delegasi desa. Apakah pilihan ini sebagai respon ketertarikan para delegasi terkait misi Capres terpilih pdada debat calon wakil kepala negara tahun lalu, entahlah.

Secara keseluruhan, kegiatan berjalan sesuai agenda. Ada beberapa catatan menarik tentang respon dan sikap para peserta bursa. Banyak peserta yang benar-benar serius mengikuti acara. Tak ubahnya mahasiswa yang sedang mengikuti ujian. Tetapi ada pula Kepala Desa yang asyik mengobrol dengan sesama kepala desa. Mereka menyerahkan seluruh proses kegiatan kepada peserta lain. Ada juga peserta yang mengisi kartu komitmen, tanpa merujuk menu yang tersaji di ruang bursa.

Penyelenggaraan BID di NTB boleh dibilang spesifik bahkan nyentrik. Ihwal kostum yang digunakan panitia penyelenggara. Misalnya, busana adat yang digunkan adalah pakaian adat daerah masing-masing. Sehingga tampak seperti orang-orang ke kondangan atau acara resepsi pernikahan. Maka tak dapat dihindari, antar panitia berselfie ala pengantin baru.

Pada seremoni pembukaan, ada sesi spesial, di antaranya penampilan qori’ cilik melafadzkan ayat-ayat suci, dan pementasan sejumlah hiburan seni lokal. Persembahan yang cukup memukau para pejabat, undangan dan peserta yang hadir.

Tidak sedikit peserta memanfaatkan kegiatan ini sebagai wahana mempromosikan produk desa. Kendati sudah disampaikan panitia, kegiatan BID bukan ajang pameran dan promosi produk. Namun pada akhirnya pihak panitia mengalah, tidak mampu menghalangi antusiasme delegasi desa yang membawa serta produk unggulan terbarunya.

Alhasil, sesuai tajuknya, BID terbukti memicu daya ungkit Pemerintah Desa untuk meniru, mengadopsi atau mengkolaborasi inovasi desa dari daerah lain yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa setempat. Kegiatan BID juga dihajatkan sebagai media untuk menjaring inovasi desa yang sudah terlaksana dari berbagai desa, tetapi belum disajikan karena belum terdokumentasi.

Penulis ialah Tenaga Ahli PP-PID Provinsi NTB