in

Program Kendaraan Listrik dapat Apresiasi Tokoh Daerah di NTB

H. Rohman Farly mengapresiasi program kendaraan listrik

kicknews.today – Program pemerintah dalam upaya pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mendapat apresiasi dan dukungan berbagai kalangan. Pun dari Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur H. Rohman Farly yang mengungkapkan, program yang sasaran utamanya mengikis emisi dan efek rumah kaca serta polusi udara itu, juga dapat mulai diterapkan di daerah perkotaan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Saya pikir daerah bisa menangkap ini juga, karena di daerah kan jumlah kendaraan bermotor masih bisa dikontrol,” ungkapnya kepada media, Rabu (18/9).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan program itu, dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 55 Tahun 2019, tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, pada 12 Agustus 2019 lalu.

Dengan terbitnya Perpres tersebut, pemerintah mulai melakukan berbagai kegiatan kampanye dan pameran, juga konvoi kendaraan listrik di sejumlah kota, guna sosialisasi penggunaan kendaraan listrik.

Rohman Farli sendiri menilai bahwa Kota Mataram sebagai Ibukota NTB, juga dapat memulai membangun kesadaran masyarakatnya, tentang ancaman dan bahaya emisi gas buangan atau efek rumah kaca, yang berasal dari pembakaran BBM kendaraan bermotor.

Dikatakan, Carbon Monoksida (Co2) berlebihan bukan hanya menyebabkan polusi udara, namun juga mengancam kesehatan manusia dan mencemari lingkungan hidup.

“Contoh kecil saja, suhu udara siang di perkotaan pasti lebih terasa panas dan gerah, dibanding jika kita berada di wilayah pedesaan, yang masih jarang kendaraan bermotornya,” ucapnya.

Keberadaan kendaraan bermotor, lanjut Rohman, tak dapat dipungkiri merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, sekaligus sebagai penunjang perekonomian di tengah kemajuan zaman saat ini. Namun demikian, pembangunan berkelanjutan serta tatanan sosial ramah lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Sebab semua itu akan terhubung dan saling berkaitan.

“Akan percuma bila ekonomi masyarakat kita maju, tapi lingkungannya tercemar dan kesehatan mereka rentan terganggu,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tempat kelahirannya di Rembige Kota Mataram, Rohman Farly menekankan bahwa penggunaan kendaraan listrik, memang tidak dapat serta merta dipaksakan kepada masyarakat. Pertama, menurutnya, masyarakat telah terbiasa dengan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM/fosil).

“Kedua, belum banyak tersedianya stasiun pengisian bahan bakar listrik di Kota Mataram,” ucapnya.

“Misalnya di Kota Mataram kita bisa mulai terapkan penggunaan kendaraan bermotor listrik, untuk angkutan umum dan kendaraan dinas. Dimulai dari beberapa unit dulu, sebagai pilot project,” tambahnya.

Pun pihak Pemprov NTB, lanjutnya, juga melakukan hal yang sama untuk mendorong upaya Pemerintah Pusat. Regulasi untuk kementerian dan lembaga terkait kendaraan listrik, dapat diturunkan menjadi kebijakan provinsi.

“Jangan lihat ini gagasan siapa, program siapa. Kalau ini bagus untuk diterapkan dan dimulai, saya pikir daerah harus mendukung, jika memang dampaknya untuk kebaikan masyarakat dan juga lingkungan kita,” katanya.

Di Kota Mataram, kata Rohman, beberapa stasiun pengisian telah disiapkan pihak PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB. Sangat disayangkan jika fasilitas yang tersedia tidak dimanfaatkan.

“Ini juga bentuk dukungan PLN khususnya UIW NTB, dalam mendukung program pemerintah,” sebutnya.

Karena menurutnya, sebaik apapun program pemerintah tidak akan berjalan maksimal, jika tanpa dukungan penuh dan partisipasi aktif masyarakat.

“Salah satu kuncinya, pemerintah harus bisa jadi teladan. Sosialisasi dan edukasi terus menerus harus dilakukan, sambil kita juga berbuat. Mengimplementasikan lebih dulu, agar masyarakat bisa punya pemahaman yang sama,” tandasnya. (red)