in

PDIP NTB Tegaskan tidak Ada Pembedaan Kandidat Calon dalam Pilkada Serentak 2020

Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata

kicknews.today – Menyikapi para bakal calon (balon) yang akan ikut berkontestasi, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 mendatang, Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan, tidak ada pembedaan dan semua kandidat calon yang akan maju menggunakan PDIP diharuskan mendaftarkan.

Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata menyatakan, merujuk kepada mekanisme dan aturan partai, persyaratan calon kepala daerah yang diusung PDIP wajib melakukan pendaftaran.

“Yang akan mencalonkan wajib mendaftar, semua aturan dan petunjuk partai sudah terang benderang. Soal pendaftaran melalui tim di masing-masing DPC partai,” ujarnya, Rabu (18/9).

Diketahui, untuk Pilkada Serentak 2020 terdapat tujuh kabupaten/kota yang akan menggelarkan Pilkada di NTB, yakni tiga di Pulau Lombok masing-masing Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sementara di Pulau Sumbawa diantaranya Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

Sekretaris PDIP NTB mengatakan, proses pendaftaran balon di tujuh Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP telah dibuka tanggal 2 September lalu, dan diagendakan ditutup hingga 21 September 2019 mendatang.

Dia mengaku bahwa pendaftaran dilakukan secara terbuka, karena PDIP berkomitmen membuka peluang dan kesempatan kepada siapa saja putra-putri terbaik NTB, untuk mendaftar dan berkompetisi secara sehat melalui mekanisme yang telah ditetapkan PDIP.

“Jadi siapapun dia dan darimana asalnya serta status pekerjaannya, sepanjang dia adalah warga negara Indonesia, harus diperlakukan sama tanpa ada pengecualian. Yakni mereka diwajibkan mendaftar,” tegasnya.

Sementara terkait adanya dua kader partai di Kabupaten Sumbawa dan KSB yang masih aktif sebagai bupati. Budi mengaku bahwa kedua figur itu, merupakan kader yang dipriotaskan maju kembali dalam Pilkada kali ini. Namun demikian, kata Budi, mereka juga harus tetap mengikuti mekanisme yang ada.

“Pokoknya siapa yang kita usung, harus target kita harus menang. Makanya kami sejak awal membuka pendaftaran itu adalah bagain dari upaya, untuk mendongkrak elektabilitasnya sehingga para kandidat dari PDIP, bisa jauh-jauh hari melakukan pengenalan diri guna bersosialisasi dengan masyarakatnya,” tandasnya.

Sedangkan terkait nama balon Walikota Mataram dari PDIP, menurutnya tidak perlu dikerucutkan ke manapun. Sebab keputusan akhir ada di tangan DPP PDIP terkait rekomendasi.

“Rekomendasi semua dari Pusat, tidak usah dikerucutkan ke siapa. Yang pasti, kami akan memeroses dan menjaring calon yang telah melakukan pendaftaran,” jelasnya.

Menyinggung kian menguatnya figur Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB Hj. Putu Selly Andayani di internal kader PDIP Mataram, Budi menyangkal hal itu. Namun pihaknya menyarankan agar Hj. Putu Selly yang merupakan istri Ketua DPD PDIP NTB, harus tetap pula melakukan pendaftaran seperti halnya para kandidat yang lain.

“Kalaupun calon yang mendaftar itu berstatus ASN aktif, maka silahkan saja ikuti ketentuannya, yakni dia harus bersiap mundur manakala telah dicalonkan oleh PDIP. Nanti teknisnya DPC akan berkoordinasi dengan DPD dan DPP,” ungkapnya sembari mengingatkan bahwa di PDIP tidak dikenal adanya istilah anak emas.

“Karena mekanisme yang menentukan sehingga sengotot apapun mau maju dari PDIP, kalau tidak dapat rekomendasi, ya tidak bisa. Semua ada mekanismenya,” pungkasnya. (red)