in

Sengkarut Pembangunan RTG Akan Tercatat di BPBD KLU

Puing-puing bangunan milik warga di Kecamatan Pemenang akibat gempa masih berserakan

kicknews.today – Proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) bantuan dari pemerintah pusat bagi korban terdampak gempa khususnya di Lombok Utara, saat ini sedang berjalan. Hanya saja, sejauh ini progresnya cukup lamban. Usut punya usut, berbagai persoalan muncul dilapangan yang membelit aplikator, pokmas, maupun kendala administrasi lainnya.

Maka dari itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara akan membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang bertugas untuk mencatat pun memberikan sejumlah solusi guna mengatasi seluruh masalah yang ada dilapangan. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris BPBD Lombok Utara Evi Winarni, Selasa (10/9) kepada wartawan.

“Saat ini kita sudah mulai monitoring dan evaluasi termasuk penegakkan hukum di situ, makanya ada SK monev yang akan segera kita terbitkan,” ungkapnya.

Evi menjelaskan, didalam SK Monev itu sendiri nantinya masuk tim dari Bhabinkamtibmas, Inspektorat Lombok Utara, dan pihak BPBD Lombok Utara. Mereka akan mencari seluruh kendala dilapangan secara langsung untuk kemudian diselesaikan. Pola yang dilakukan yakni mengacu pada upaya preventif lebih dahulu dengan menyelesaikan secara baik-baik ditingkat bawah. Bukan justru langsung memutus kontrak secara sepihak dan menggeret pihak ketiga ke ranah hukum manakala terdapat indikasi wanprestasi.

“Jadi kami tidak hanya menunggu saja, nanti ketahuan berapa rumah yang sudah selesai, secara fisik, dan apa yang terjadi permasalahan dilapangan. Kalau itu permasalahan hukum bisa atau tidak selesaikan dahulu secara preventif ditingkat bawah,” jelasnya.

“Tentu bersama TPM karena itu fungsi TPM tidak bisa kita serta merta ke Polres harus ada tahapan dulu, kalau sudah tidak bisa, baru kita ambil jalur hukum,” imbuhnya.

Diakuinya memang saat ini banyak persoalan yang bergejolak dilapangan. Entah terdapat aplikator kabur usai mencairkan dana bantuan masyarakat pada tahap awal, progres yang lamban lantaran pasokan material, sejumlah pokmas yang tak sejalan dengan ketua pokmas, sampai pihak ketiga membangunkan rumah warga lebih dahulu kendatipun masyarakat belum menerima buku rekening (audit BPKP perwakilan NTB SK 22-27).

“Banyak persoalan tapi kita tetap selesaikan satu persatu. Sampai saat ini belum ada aplikator yang kita blacklist, kalau yang putus kontrak ada. Contoh nih, Pak Irwan (salah seorang aplikator) sudah putus kontrak pokmas Atapi dia tidak putus kontrak dengan yang lain dan masih berproses, di Bayan juga sama,” tegasnya.

“Yang kita pikirkan itu bagaimana uang masyarakat, kalau missal kita lakukan tindakan tegas bisa saja, tapi itu akan menjadi kasus perdata bagaimana dengan progres RTG?. Makanya kita upayakan win win solution itulah sebabnya kita tetap kedepankan tindakan preventif dilapangan,” lanjutnya memungkasi.

Untuk diketahui, dari seluruh kabupaten/kota yang terdampak gempa di Provinsi NTB, Lombok Utara merupakan kabupaten yang progresnya sangat lamban. Hal ini mengacu pada data pertanggal 13 Agustus 2019 di mana secara keseluruh KLU baru merampungkan 10 persen saja.

Lebih rinci, dari jumlah total rumah Rusak Berat (RB) sebanyak 44.014 unit, yang sudah jadi 100 persen hanya berkisar di angka 6.863 atau 15.59 persen saja. Sementara untuk rumah Rusak Sedang (RS) yang totalnya 1.758 unit realisasi 100 persen fisik hanya sebanyak 101 unit atau 3.75 persen. Terhadap rumah Rusak Ringan (RR) yang tercatat 4.081 yang sudah jadi 100 persen tercatat 316 unit atau 7.74 persen.(iko)