in

Soal Progres RTG Begini Penjelasan Pemkab Lombok Utara

Sejumlah pejabat KLU saat memberikan penjelasan soal progres RTG (foto: rico)

kicknews.today – Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini masih terus dikebut. Meski dalam prosesnya ada saja ditemukan kendala dilapangan, tetapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui BPBD KLU mencoba menyeleseikan masalah itu satu-persatu. Demikian diungkapkan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lombok Utara Muhadi, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) KLU H. Suari, Kepala Dinsos PPPA KLU Faisol, dan Kabag Humas Setda KLU Mujadid Muhas, dalam konfrensi pers Rabu (4/9).

Diungkapkan Muhadi, dari jumlah total rumah rusak berat 44.014 yang sudah jadi 100 persen baru sebanyak 6.863 dengan presentase 15.59 persen. Sementara untuk rumah rusak sedang yang totalnya 1.758 unit yang sudah jadi 100 persen baru 101 unit atau 3.75 persen. Untuk rumah rusak ringan dari total 4.081 yang sudah jadi sebanyak 316 atau 7.74 persen.

“Ini data terbaru tanggal 13 Agustus 2019 yang langsung akan dilaporkan ke BNPB pusat. Untuk DSP yang sudah masuk ke rekening BPBD Lombok Utara sampai Maret 2019 sebesar Rp 2.076.540.000.000 dan semua sudah ditransfer ke rekening masyarakat,” ungkapnya.

Secara umum, sejak awal bergulirnya DSP guna penanganan rehab rekon di Lombok Utara progres rumah masyarakat yang sudah jadi yakni tercatat 10 persen. Namun menurutnya, banyak masyarakat yang saat ini tengah berproses baik memenuhi material hingga tahap pembangunan. Pihaknya tak menampik ada sejumlah kendala yang terjadi dilapangan. Mulai dari aplikator yang lamban mengerjakan, aplikator yang hilang usai pencairan (tahap pertama), sampai bangunan yang dikerjakan pihak ketiga cenderung tak sesuai spesifikasi. Perihal ini BPBD Lombok Utara disebutnya sudah menginventaris dan menyeleseikan persoalan tersebut satu-persatu.

“Penanganan rehab rekon sepenuhnya jadi hak pokmas dan aplikator. Karena dari awal kami tidak dilibatkan dalam ber-SPK. Yang kita ketahui aplikator yang jelas, ada izin maupun surat di Lombok Utara ini sebanyak 40, tapi kita duga yang belum melaporkan banyak. Nah, ini yang jalan-jalan sendiri,” jelasnya.

“Ada aplikator yang tidak punya modal dan hanya mengandalkan pencairan, kendala kedua pokmas harus membeli material pabrikan, untuk menemukan UD yang punya kemampuan itu sedikit. Kemarin di Dusun Sira Barat dua pokmas ditinggal oleh aplikator, kita sudah datangi untuk diseleseikan maka solusinya akan di putus kontrak untuk dikerjakan oleh aplikator yang lain,” imbuhnya.

Persoalan RTG tidak sampai di situ saja, hal lain muncul lantaran didalam SK 22 sampai 26 yang sudah ditandatangani Bupati Lombok Utara, rupanya bermasalah. Terdapat data anomali sebanyak 32.477 yang pencairannya ditolak oleh BNPB. Terhadap ini BPBD maupun pihak Provinsi NTB sudah melakukan Verifikasi dan Validasi dan masih ditemukan anomaly sebanyak 7.403. Data tersebut mesti di singkronkan atau uang yang sudah tersedia tidak bisa dicairkan, kendati demikian pihaknya optimis pokmas yang tergabung dalam SK nomor 22 sampai 26, tetap bisa melanjutkan pembangunan rumah pun pencairan.

“Hasil validasi dan tim verifikasi Provinsi NTB sejumlah 470 KK (untuk pembedaan tingkat kerusakan). Terkait hal ini kami meminta fasilitasi BPKP Perwakilan Mataram untuk melaksanakan ekspose data, sebelum kita melaksanakan perubahan SK Bupati,” tegas Muhadi.

Terakhir, yang membuat progres pengerjaan RTG di Lombok Utara lamban yaitu terdapat masyarakat yang notabene sudah menerima bantuan RTLH (anggarannya bersumber dari APBN) justru masuk mendapat dana bantuan DSP. Hasil verifikasi BPBD Lombok Utara tercatat 564 KK. Bahkan mereka yang sudah menerima DSP tersebut ada yang sudah mengerjakan rumah mereka.

“Kami sudah konsultasikan kepada BNPB dan APH. Kesimpulannya adalah yang menerima RTLH tidak bisa diberikan dana stimulant perbaikan rumah dari DSP. Karena itu ada double budgeting yang sumber anggarannya berasal dari APBN, nanti kita akan melihat hasil setelah di fasilitasi BPKP Mataram,” pungkasnya.(iko)