in

Pemkab Lombok Utara Masih Perjuangkan Pencairan Jadup

Anak-anak korban gempa terlihat bermain di sekitar tenda darurat (Foto: Ist)

kicknews.today – Jaminan Hidup (Jadup) yang jauh hari dijanjikan Pemerintah Pusat untuk warga terdampak gempa di Lombok Utara, memang belum cair. Tetapi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara sedang berusaha supaya masyarakat dapat menerima hak mereka. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial PPPA Faisol, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) KLU H. Suari, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KLU Muhadi, dan Kabag Humas Setda KLU Mujadid Muhas, dalam konfrensi pers Rabu (4/9).

Menurut Faisol, sengkarut pencairan jadup notabene berada di tingkat pusat, bukan di daerah. Pasalnya, sampai saat ini Kemensos dan Kemenkeu tengah membahas dari mana sumber anggaran yang akan dipakai. Karena sebelumnya Kemensos tak memprediksi bahwa korban gempa di NTB secara umum cukup banyak, dan mereka tidak menyediakan anggaran tersebut sebelumnya. Di sisi lain, Kemenkeu bersikukuh supaya anggaran jadup bisa dicairkan menggunakan DSP yang sebelumnya sudah mengcover untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga akibat gempa.

“Program ini (jadup berdasarkan Permensos nomor 4 tahun 2015 dan ditambah Inpres nomor 5 tahun 2015. Besarannya di sana jelas, cuma yang harus digaris bawahi Kemensos sepakat untuk memotong yang awalnya 3 bulan menjadi 2 bulan karena alasan keuangan Negara,” ungkapnya.

Dijelaskan Faisol, pada tahun 2018 lalu Pemkab Lombok Utara melalui Dinas Sosial PPPA mengusulkan sebanyak 74.374 KK dengan estimasi jiwa 233.541. Setelah diajukan ke Kemensos hasil itu rupanya diminta untuk ditinjau ulang, dilakukan verifikasi dan validasi lebih jauh. Dinas Sosial menindaklanjuti hal itu dengan mensosialisasikan ditingkat desa dan dusun, menggandeng camat guna memperbaiki data. Hasilnya, terjadi penambahan penerima jadup.

“Ada penambahan dan kita sudah usulkan sebanyak 75.554 KK atau 242.572 jiwa. 6 Agustus kemarin, Kemensos sudah bersurat ke Kemenkeu meminta sebanyak kurang lebih Rp 150 miliar untuk anggaran jadup khusus di Lombok Utara. Kalau secara umum di NTB sekitar Rp 500 miliar,” jelasnya.

Hanya saja, disetujui atau tidak oleh Kemenkeu, Faisol tak bisa menjamin. Dikatakannya, saat ini dinas hanya bersifat menunggu sejauh mana pembahasan pencairan anggaran tersebut. Hanya saja, pihaknya merasa optimis bahwa anggaran jadup bisa segera keluar menimbang pada 26 Agustus 2019 Kemenkeu sudah mengundang Kemensos untuk melakukan rapat guna membahas penambahan anggaran jadup tersebut.

“Kementerian juga belum bisa memastikan, jadi kita tunggu kapan dari Kemensos. Pokoknya sebelum 31 Desember masa transisi tanggap darurat berakhir kita akan menemukan jawabannya,” ucapnya.

Sembari menunggu, Dinas Sosial PPPA bukan hanya diam. Mereka sudah melakukan pembuatan rekening terhadap calon penerima jadup di Lombok Utara. Tercatat 53.726 KK sudah dibuatkan rekening dengan presentase 71.11 persen dan 21.828 KK atau 28.89 persen lainnya masih dalam proses. Pihaknya akan terus mengebut pembuatan rekening ini sembari menunggu hasil koordinasi antara Kemensos dengan Kemenkeu.

“Kendala yang di bank antara lain kesalahan pengisian form yang telah disepakati, NIK nihil, pengelola di bank nihil. Tapi kami akan segera selesaikan untuk membentuk rekening 21.828 KK ini,” pungkasnya.(iko)