in

Ini Fakta Perjalanan Anggota DPRD ke Luar Negeri versi PDIP NTB

Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat (Foto: Ist)

kicknews.today – Ketua DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Rachmat Hidayat, mempertanyakan bukti kongkret tujuan kepergian sejumlah anggota DPRD NTB ke luar negeri, guna penandatanganan kerjasama bilateral Pemprov NTB dengan sejumlah negara di Eropa.

 

Menurutnya, kepergian para wakil rakyat di masa akhir jabatan mereka, itu murni untuk jalan-jalan. Bahkan jika ada pertemuan di beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia  (KBRI), menurut Rahmat hal itu lebih pada pertanggungjawaban perjalanan, berupa tanda tangan dan cap (stempel) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) semata.

“Mana itu bukti kesepakatan tertulis antara NTB dengan negara tujuan? Tunjukkan dong, kok hanya foto selfie di negara tujuan yang banyak mereka tonjolkan di media sosial,” katanya, Minggu (18/8).

“Rakyat butuh bukti MoU tertulis, bukan foto lagi happy-happy dan jalan-jalan di atas penderitaan rakyat saat ini,” imbuhnya.

Diketahui, kepergian para anggota DPRD NTB ke sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Prancis, dan Belgia serta ada yang ke Australia, dimulai keberangkatannya dengan rombongan pertama pada 3 Agustus dan pulang pada 9 Agustus lalu. Sementara rombongan kedua berangkat pada 13 Agustus dan kembali pada 19 Agustus (besok).

Rachmat mengatakan, izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diklaim jadi legalitas kepergian, lebih kepada syarat administrasi untuk penerbitan visa dan permit.

“Jadi itu bukan untuk izin mereka pergi ke sana,” kata Rachmat.

Sedangkan terkait adanya pertemuan resmi di KBRI, yang dilakukan para anggota DPRD selama mereka berada di negara tujuan, Rahmat beranggapan hanyalah pertemuan penghormatan untuk tamu, yang memang telah menjadi tradisi pihak KBRI.

“Kalau pertemuan itu dibilang kesepakatan, jelas bukan,” tandasnya.

Lebih jauh pimpinan tertinggi PDIP NTB itu menyebutkan, terkait klaim untuk tujuan promosi pariwisata ke negara Eropa seperti Belanda, Italia, Turki, dan Belgia. Diakui Rachmat bahwa negera-negara tersebut tidak termasuk daftar potensial pasar. Pun sebagai negara tujuan promosi pariwisata NTB selama ini.

Karenanya, lanjut Rahmat, dalam pertemuan itu tidak terlihat OPD terkait yang melakukan pendampingan. Padahal faktanya Dinas Pariwisata NTB selaku leading sector terkait, justru anggarannya dan beberapa OPD lainnya, dirasionalisasi hanya sekadar untuk meloloskan kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri tersebut.

“Bagaimana OPD Pemprov NTB mau bangun daerah, jika anggarannya oleh DPRD dirasionalisasi hanya sekadar memuluskan rencana kunker ke luar negeri,” tegas Rachmat.

Sebagai bahan perbandingan, pihaknya memberikan contoh kunker DPR RI ke luar negeri, yang menurutnya, jelas tugas pokok dan fungsi  (tupoksi)-nya. Dimana ada satu badan khusus yang menjadi alat kelengkapan dewan, yakni Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang bertugas melakukan kerjasama dan penjajakan hubungan diplomatik antar negara.

“Itupun paspor DPR RI adalah (berwarna, red) hitam. Beda kayak anggota DPRD NTB yang berpergian sekarang, yakni paspornya adalah paspor berpergian alias wisata,” sebutnya. (red)