in

Gubernur NTB Soroti CSR dalam Diskusi Terbatas Pengelolaan Potensi Tambang

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat berbicara di forum diskusi pengelolaan potensi tambang (Foto: Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB)

kicknews.today – Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi cukup besar, dalam perannya sebagai pengatrol kemajuan ekonomi. Namun di sisi lain, juga akan memunculkan masalah besar bagi lingkungan, bila aktivitas pertambangan tidak dikelola dengan baik. Hal itu terungkap saat gelaran Diskusi Terbatas yang mengusung tema “Mengelola Potensi Tambang di NTB”, Kamis (15/8), di Kantor Harian Suara NTB, Kota Mataram.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah yang mengungkapkan bahwa investor-investor tambang besar di NTB, harus mulai merubah pola dalam melakukan kegiatan eksplorasi.

Dikatakan, perusahaan harus menyalurkan anggara Corporate Social Responsibility (CSR)-nya, untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat lingkar tambang. Hal itu dapat direalisasikan dengan meningkatkan skill atau kemampuan kerja masyarakat, kemudian dapat direkrut menjadi tenaga kerja. Dengan demikian masyarakat lingkar tambang akan merasa ikut memiliki, sehingga operasional pertambangan akan lancar. Pun NTB akan menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi dunia investasi.

“Pemain besar harus merubah filosofi dalam mengelola tambang. Jangan lagi memaknai masyarakat sekitar sebagai pengganggu, tapi jadikan bagian dari proses industri tambang yang ada,” kata Gubernur.

Dikatakan, apabila perusahaan-perusahaan itu melakukan seperti hal tersebut, pemerintah akan menggelar karpet merah untuk menyambut masuknya investor di NTB. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan membantu dan mempermudah semua proses pengurusan izin berinvestasi.

“Namun, tentunya investor yang betul-betul memiliki keseriusan, bukan investor yang abal-abal,” ucapnya memberi catatan.

Menurut Gubernur sapaan Doktor Zul itu, pemerintah akan terus menginventarisir potensi-potensi investasi di NTB, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal di bidang pertambangan. Sehingga dalam setiap proses operasional tambang, masyarakat NTB menjadi bagian di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat lokal tidak lagi menjadi penonton di tanah sendiri.

Karena itu, pihaknya mengimbau semua investor untuk selalu berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pemerintah, jika terdapat masalah dan kendala di lapangan.

“Jika ada masalah atau kendala, dikomunikasikan, sehingga kita bisa kondisikan dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara pemerhati masalah ekonomi NTB Dr. M. Firmansyah dalam kesempatannya setuju dengan gagasan Gubernur NTB, bahwa membangun atau membuka tambang tidak boleh hanya memikirkan operasional pertambangan saja. Namun juga harus memikirkan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

“Saya sependapat dengan Pak Gubernur, kita tidak bisa berpikir ansih (semata-mata, red) bahwa ketika membangun tambang, hanya memikirkan tambang saja. Berapa radius dari pengaruh tambang, itu harus dipikirkan,” ucapnya.

Disebutnya, terkait masalah itu perlu dibuatkan blueprint atau masterplan tentang kontribusi lain dari kehadiran pertambangan, baik kontribusi langsung maupun tidak langsung. Kontribusi langsung yang dimaksud adalah masyarakat langsung dapat bekerja di perusahan tambang yang ada. Sementara kontribusi tidak langsung diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas. Pun harus ditiadakan istilah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara mutlak.

“Mulai dari sekarang karyawan itu mulai dilatih untuk menyiapkan diri menjadi enterpreunership. Jadi ketika nantinya ada persoalan, tambang sudah tidak ada, mereka sudah bisa membangun sendiri kehidupan ekonominya,” jelas Dosen Unram itu.

Tampak hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB M. Husni, Kepala Bank Indonesia (BI) NTB Achris Sarwani, Kepala Badan pusat Statistik (BPS) NTB Suntono, SE., M.Si., Kepala Dinas LHK Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., Kepala DPM-PTSP NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, Presiden Direktur PT. AMNT Rachmat Makkasau, Presiden Direktur Indotan Wawa Jaka Sungkawa, dan Pimpinan PT. Sumbawa Timur Mining. (red)