in

Gugatan Mental di MK, Seorang Caleg Demokrat di Lombok Tengah Akan Tempuh Mahkamah Partai

kicknews.today – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan salah satu Caleg DPRD NTB Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Demokrat, M Samsul Qomar (MSQ) pada putusan sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 27 April 2019. Dalam amar putusan MK gugatan itu ditolak, karena Nomor Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak dicantumkan mengakibatkan permohonan menjadi kabur. Hal itu disampaikan oleh M Samsul Qomar selaku penggugat.

“MK menolak gugatan kami, karena nomor SK KPU itu tidak dicantumkan,” ujar dalam rilis yang disampaikan kepada wartawan, Kamis (8/8).

Dijelaskan, bahwa MK tidak memberikan ruang kepada dirinya untuk menghadirkan saksi, sehingga alat bukti yang diberikan itu sangat kuat. Karena pihaknya sangat yakin KPU tidak bisa memberikan sandingan terkait C1 yang asli. Disamping itu juga DPP Partai Demokrat sudah memberikan kesempatan kepada Kader untuk melakukan gugatan.

“Jauh hari kami sudah ingatkan tim lawat DPP Partai untuk memperhatikan hal-hal kecil, sayangnya tidak juga dimasukkan dalam permohonan. Saya fikir peradilan MK ini seperti mengejar waktu dan tidak ada waktu kita untuk memberikan penjelasan,” jelasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dua periode itu juga menegaskan, bahwa dirinya tidak merasa kalah, karena hasil MK adalah hasil persidangan sengketa, meski tidak memuaskan tapi inilah kenyataan dan kita harus hadapi sesuai dengan aturan. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan bawa bukti-bukti dan fakta itu ke Mahkamah Partai secara internal untuk mencari kebenaran, setelah itu akan diserahkan ke Partai apapun keputusannya.

“Kita ada yurisprudensi L Sudiartawan yang di pecat oleh DPP karena permohonan Mamiq Alex pada Pileg Tahun lalu, karena bukti lengkap dan kami akan ajukan ke Mahkamah Partai sebagai bagian dari pencarian kebenaran,” ujar Samsul Qomar.

“Kita sedang siapkan semua alat bukti dan saksi-saksi, lalu kami ajukan ke Pak Amir Samsudin selaku Ketua Dewan kehormatan Partai Demokrat dengan tembusan Ketua Kogasma Mas AHY. Kami yakin DPP akan menindaklanjuti proses ini karena sidang MK tidak memberikan banyak ruang untuk pembutkian dan lainnya,” pungkasnya. (Ade)