in

Pemprov NTB Tegaskan Kebijakan dan Upaya Penanganan Gempa Lombok Utara

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tegaskan upaya kebijakan pascagempa di Lombok Utara

kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), memastikan kebijakan penanganan pascagempa di NTB tetap dilakukan secara proporsional. Gubernur NTB senantiasa memperhatikan setiap daerah terdampak gempa, dengan langsung melakukan kunjungan pada kesempatan pertama.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB Najamuddin Amy, S.Sos., MM., Senin (29/7), menanggapi keluhan sejumlah kalangan yang mempersepsikan Gubernur NTB, kurang memperhatikan warga korban gempa di Lombok Utara.

Najamuddin menegaskan, saat ini Gubernur hampir tidak pernah berhenti mengunjungi daerah-daerah di NTB, termasuk Lombok Utara.

“Kalaupun ada agenda Gubernur yang berkeliling dengan mengendarai motor, itu merupakan salah satu kreativitas Gubernur merangkul berbagai elemen masyarakat, sembari melihat langsung warga NTB di daerah yang dikunjungi,” ungkapnya.

Ditegaskan, saat gempa melanda wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur pada Minggu, 17 Maret 2019 lalu, di hari yang sama Gubernur langsung datang dan menyapa warga korban bencana di kedua daerah tersebut.

“Ini merupakan upaya Gubernur untuk memberikan sentuhan moril dan material kepada korban gempa. Kalau ada daerah yang belum sempat didatangi, ya itu bukan berarti tidak diperhatikan,” ucapnya.

Menurutnya, dalam berbagai kesempatan Gubernur tetap mendorong proses pemulihan pasca bencana tetap dilakukan. Berbagai upaya prosedural, pun terus diupayakan.

Dia mencontohkan seperti pada Januari 2019 lalu, Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, bertemu Wakil Presiden HM. Jusuf Kalla di Kantor Wapres, di Jakarta. Dimana dalam pertemuan itu Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa, diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

“Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun,” tuturnya menirukan ungkapan Gubernur di hadapan Wapres JK, seperti dilansir Kompas.com.

Dikatakan, Gubernur mengutarakan bahwa saat ini banyak masyarakat NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal seperti rumah berdinding anyaman bambu, yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.

Sementara itu, lanjutnya, Wagub juga menyampaikan sejumlah kendala di lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut Wagub, dana bantuan Pemerintah Pusat yang ditransfer ke daerah, tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan,” jelas Wagub NTB.

Pun demikian terkait pencairan dana yang dilakukan dalam dua tahap. Wagub meminta pencarian dana hendaknya dilakukan sekaligus.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen-50 persen. Sebab, menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali,” ucapnya.

Selain upaya tersebut, Pemprov NTB dan jajarannya juga terus menerus melakukan upaya secara langsung maupun tidak langsung. Namun, Najamuddin berpendapat bahwa semua proses itu membutuhkan kerjasama semua pihak.

“Mari kita tidak saling menyalahkan. Yakinlah bahwa Gubernur dan Wagub bersama jajarannya, terus berupaya memastikan semua elemen masyarakat di berbagai daerah, bisa mendapatkan sentuhan kebijakan yang dibutuhkan,” pungkasnya. (red)